SUMENEP – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dinilai alergi terhadap kritik terkait kerusakan akses jalan menuju Pelabuhan di Masalembu yang hingga kini belum mendapat penanganan serius.
Penilaian tersebut disampaikan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumenep, Moh. Andriansyah, menanggapi respons Gubernur Khofifah saat dikonfirmasi media terkait kondisi jalan pelabuhan yang rusak parah dan telah lama dikeluhkan masyarakat.
Menurut Andriansyah, kerusakan akses jalan menuju pelabuhan merupakan fakta di lapangan yang tidak bisa ditutupi dengan narasi pencitraan.
“Kerusakan akses jalan Pelabuhan Masalembu itu fakta, bukan polesan. Tidak bisa dipoles seolah-olah kondisinya baik, sementara masyarakat setiap hari menghadapi risiko,” ujarnya.
Ia juga menilai respons Gubernur yang menyoroti program mudik dan balik gratis seperti rute Jangkar–Raas dan Jangkar–Sepudi tidak menjawab persoalan utama yang dihadapi masyarakat Masalembu.
“Seharusnya yang dilihat adalah kondisi riil di lapangan. Infrastruktur dasar seperti akses jalan pelabuhan jauh lebih mendesak karena menyangkut keselamatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andriansyah mendukung aspirasi masyarakat agar pengelolaan Pelabuhan Masalembu dikembalikan ke Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kantor UPP Kelas III setempat.
Menurutnya, instansi tersebut dinilai lebih responsif dan telah terbukti mampu mengelola pelabuhan dengan baik, termasuk dalam menangani keluhan masyarakat.
“Jika Pemprov Jawa Timur tidak menunjukkan kepedulian, maka sudah sepatutnya pengelolaan dikembalikan ke Kementerian Perhubungan agar penanganannya lebih optimal,” ujarnya.
Hingga saat ini, kerusakan akses jalan menuju Pelabuhan Masalembu masih menjadi keluhan utama warga. Kondisi jalan yang dipenuhi lubang dan rusak parah dinilai membahayakan keselamatan pengguna, terutama di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada akses transportasi laut sebagai urat nadi perekonomian.(*)
