Banyuwangi – Gedung Rapat DPRD Kabupaten Banyuwangi menjadi saksi komitmen kuat terhadap perlindungan hak perempuan dalam peringatan Hari Kartini, Kamis (23/4). Dalam seminar dan talkshow bertajuk Potensi Perempuan, Indriato Puji Utomo, SH, CIRM, CIRP, menyampaikan perspektif hukum yang menekankan pentingnya penerapan “kacamata gender” dalam setiap produk regulasi.
Indriato menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar agenda seremonial, melainkan kebutuhan mendesak agar kebijakan publik benar-benar berpihak pada perempuan dan anak.
“Saya berdiri di sini sebagai mitra bagi kaum perempuan. Kartini menulis ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’; bagi saya, gelap itu jika urusan bangsa hanya diurus satu gender, dan terang itu jika laki-laki serta perempuan berjalan beriringan. Sebagai praktisi hukum, setiap regulasi yang kami godok harus menggunakan kacamata gender. Artinya, setiap pasal harus kita tanya: apakah merugikan ibu-ibu? Apakah melindungi anak perempuan? Indonesia tidak akan maju jika 50 persen penduduknya ditinggalkan di belakang,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Bupati Banyuwangi, Ir. Mujiono, M.Si, turut memberikan apresiasi terhadap kontribusi perempuan di daerahnya. Ia menilai perempuan Banyuwangi telah menunjukkan peran signifikan di berbagai sektor.
“Peran perempuan di Banyuwangi sudah sangat luar biasa di segala lini. Pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan maksimal dan melakukan pengembangan berkelanjutan agar peran ini semakin berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Silva Dwi Lestari, SH, MH dari Perempuan Amanat Nasional (PUAN), menyoroti pentingnya keseimbangan antara kesetaraan karier dan peran dalam keluarga. Ia juga menyinggung tingginya angka perceraian dan perlunya edukasi hukum bagi perempuan.
“Kami sepakat dengan penyetaraan karier, namun jangan abaikan kodrat sebagai istri dan ibu. Terkait angka perceraian yang tinggi, kami berharap organisasi wanita aktif mensosialisasikan regulasi agar perempuan tidak kehilangan hak-haknya saat mengajukan permohonan cerai. Kita juga harus berhenti menormalisasi stigma negatif pada anak broken home,” ungkapnya.
Dukungan terhadap peran perempuan juga disampaikan oleh Ketua PERIMA, Dra. Rr. Hj. Zuhrol Baiti, SH, MM. Ia menyoroti kekuatan gerakan perempuan dalam menjaga lingkungan melalui program Bank Sampah.
“The Power of Emak-emak terlihat nyata pada gerakan Bank Sampah. Inisiatif ibu-ibu di berbagai wilayah inilah yang memastikan Banyuwangi tetap bersih dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam forum tersebut, Siswaji, S.Pd selaku Wakil Ketua PGRI Jawa Timur merumuskan empat fokus utama penguatan peran perempuan, yakni persamaan gender di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM, peningkatan keterampilan perempuan, penyediaan fasilitas kebersihan publik, serta sosialisasi hak-hak hukum dalam perkawinan.
Menutup pernyataannya, Indriato menekankan bahwa nilai keadilan yang ia perjuangkan sebagai advokat tidak lepas dari peran seorang ibu dalam hidupnya.
“Nilai-nilai keadilan yang saya pegang hari ini adalah didikan dari ibu saya—Kartini di rumah kami,” ujarnya.
Seminar ini menghasilkan kesepahaman bahwa pembangunan Banyuwangi membutuhkan kolaborasi harmonis antar gender. Dengan dorongan dari berbagai pihak, diharapkan ke depan lahir sistem sosial dan hukum yang lebih adil serta inklusif bagi perempuan di Bumi Blambangan.
Penulis : Aldi Santoso
Editor : Novita
