Surabaya – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyoroti temuan praktik perjokian dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
Pemerintah menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk kecurangan dalam seleksi masuk perguruan tinggi dan menyiapkan sanksi tegas bagi pelanggar.
“Temuan ini menjadi perhatian serius kami. Setiap bentuk kecurangan dalam seleksi masuk perguruan tinggi tidak dapat dibenarkan. Evaluasi langsung kami lakukan agar sistem semakin kuat dan akuntabel,” ujar Brian dalam wawancara Dialog Aspirasi RRI Pro 1 Surabaya, Kamis (13/4/2026).
Ia menegaskan, kasus tersebut tidak hanya ditangani secara lokal, tetapi juga menjadi bahan evaluasi nasional di seluruh pusat UTBK, baik di perguruan tinggi besar maupun di wilayah dengan keterbatasan pengawasan.
Pemerintah pun memperkuat langkah pencegahan melalui pemanfaatan teknologi, seperti penggunaan metal detector dan sistem pengenalan wajah (face recognition) guna memastikan kesesuaian identitas peserta.
“Pengawasan akan terus kami tingkatkan, termasuk dengan dukungan teknologi, untuk menutup celah kecurangan dan menjaga kredibilitas seleksi,” tegasnya.
Selain itu, penegakan sanksi disiapkan sebagai efek jera. Peserta yang terbukti melakukan kecurangan berpotensi didiskualifikasi dan tidak diperkenankan mengikuti atau diterima di perguruan tinggi negeri mana pun. Sementara pihak yang terlibat sebagai joki juga dapat dikenakan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sanksi akan ditegakkan bagi pihak yang terbukti melanggar agar praktik serupa tidak terulang,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi juga menegaskan komitmen penguatan keamanan seleksi nasional melalui pengawasan berlapis serta pemanfaatan teknologi deteksi kecurangan di setiap pusat UTBK.
Brian turut mengimbau orang tua dan calon mahasiswa untuk mengikuti proses seleksi secara jujur dan sesuai ketentuan.
“Persaingan yang sehat hanya bisa terwujud jika semua pihak menjunjung tinggi kejujuran,” katanya.
Langkah evaluasi menyeluruh, penguatan pengawasan, dan penegakan sanksi diharapkan mampu menjaga integritas seleksi masuk perguruan tinggi negeri sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh peserta.
Penulis : Jabir
Editor : Novita
