Sumenep – Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH-AP) Muhammadiyah resmi berdiri di Kabupaten Sumenep. Kepastian tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sumenep Nomor: 133/KEP/III.O/D/2025. Kehadiran lembaga ini menegaskan komitmen Muhammadiyah untuk memperkuat peran strategisnya dalam penegakan hukum yang berkeadilan sosial dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
LBH-AP Muhammadiyah Sumenep diisi oleh figur-figur dengan rekam jejak kuat dan reputasi nasional maupun regional. Di antaranya Syafrawi, S.H., Ketua PERADI Madura; Ali Sakdudin, S.AP., S.H., mantan Komisioner Komisi Yudisial Republik Indonesia; Afandi, M.H., tokoh pemuda, Dr. Zein, akademisi dan pemikir hukum yang dikenal luas; Oos Arianto, S.H., M.H.; dosen muda Fakultas Hukum Universutas Wiraraja, serta Dekky Prasetia Utama, S.H., M.H., mantan Komisioner KPUD Sumenep. Komposisi ini mencerminkan keseriusan Muhammadiyah menghadirkan lembaga bantuan hukum yang profesional, kredibel, dan berintegritas.
Keberadaan LBH-AP Muhammadiyah Sumenep tidak hanya dimaknai sebagai institusi pendamping hukum, melainkan sebagai pilar advokasi publik yang berperan aktif mengawal hak-hak konstitusional warga negara. Di tengah masih terbatasnya akses keadilan bagi masyarakat kecil dan kelompok rentan, LBH-AP Muhammadiyah diproyeksikan menjadi ruang pengabdian yang menjembatani hukum dengan rasa keadilan sosial.
Para penggeraknya menegaskan bahwa LBH-AP Muhammadiyah Sumenep akan berfokus pada pendampingan hukum, advokasi struktural, serta pendidikan dan literasi hukum masyarakat. Seluruh kerja advokasi tersebut akan dijalankan dengan berpijak pada nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan yang menjadi fondasi gerakan Muhammadiyah. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi sebagai instrumen pembebasan dan perlindungan martabat manusia.
Peluncuran resmi LBH-AP Muhammadiyah Sumenep direncanakan berlangsung pada Januari mendatang. Acara ini dirancang menghadirkan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Dr. Busyroh Muqaddas, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM. Kehadiran tokoh-tokoh nasional tersebut menegaskan posisi LBH-AP Muhammadiyah Sumenep sebagai bagian dari gerakan besar reformasi dan penegakan hukum di Indonesia.
Dengan kelahirannya, LBH-AP Muhammadiyah Sumenep membawa harapan baru bagi masyarakat Sumenep, Madura, dan Indonesia: menghadirkan hukum yang tegas, adil, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
