Dari Digitalisasi ke Daya Saing, UMSURA Dorong UMKM Sumenep Naik Kelas

- Admin

Sabtu, 29 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP – Penguatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital yang lebih produktif. Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kolaborasi Quadruple Helix dan Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Penguatan Daya Saing UMKM Madura”.

Kegiatan yang digelar pada 29 Agustus 2026 tersebut mempertemukan akademisi, pemerintah daerah, legislatif, dan pelaku usaha. FGD digelar oleh Tim Peneliti Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) dengan dukungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), untuk membedah hasil riset awal sekaligus merumuskan strategi penguatan UMKM berbasis digital.

Riset awal yang dilakukan terhadap 200 pelaku UMKM di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, menemukan adanya kesenjangan antara kepemilikan dan pemanfaatan teknologi digital. Sebagian pelaku usaha telah menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok serta pembayaran digital melalui QRIS. Namun, teknologi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan pemasaran, pengelolaan usaha, maupun omzet.

Temuan itu menunjukkan persoalan UMKM saat ini bukan lagi sekadar akses terhadap teknologi, melainkan kemampuan untuk mengubah teknologi menjadi kekuatan bisnis.

Akademisi UMSURA, Dr. Dina Novita, S.E., M.M. dan Alfin Arifin, mengatakan sebagian besar UMKM Madura sebenarnya sudah memiliki fondasi awal untuk masuk ke ekosistem digital.

“UMKM Madura sejatinya tidak memulai dari nol dalam hal teknologi. Infrastruktur dasar dan kepemilikan media digital sudah ada. Namun, terdapat kesenjangan kompetensi nyata dalam strategi pemasaran konten, pengelolaan toko digital hingga pembukuan keuangan,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan Quadruple Helix dapat menjadi model kolaborasi untuk menutup kesenjangan tersebut. Perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam menghasilkan riset, tetapi juga memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada pelaku usaha.

“Melalui model Quadruple Helix, perguruan tinggi berkomitmen hadir memberikan pendampingan berkelanjutan, standardisasi produk berbasis kearifan lokal, serta merancang platform Smart Digital yang sesuai dengan kapasitas riil pelaku usaha di lapangan,” katanya.

Dari sisi pemerintah daerah, Kepala DKUPP Kabupaten Sumenep Moh. Ramli menyebut penguatan ekosistem digital dan legalitas usaha menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing UMKM.

Menurut dia, persoalan literasi digital dan rantai pasok pemasaran masih menjadi tantangan yang banyak ditemui pelaku UMKM. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan pelaku usaha diperlukan agar program pemberdayaan tidak berhenti pada pelatihan semata.

“Sinergi dengan akademisi dan pemanfaatan riset terapan semacam ini sangat krusial agar program pelatihan pemerintah tidak berhenti sebatas seremonial, melainkan mampu mengonversi adopsi teknologi menjadi peningkatan omzet riil dan daya saing daerah,” ujarnya.

Sementara dari unsur legislatif, Ahmad Juhairi dan Hairul Anwar dari DPRD Kabupaten Sumenep menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan dan anggaran terhadap UMKM, khususnya kelompok usaha yang masih rentan.

Menurut mereka, penguatan ekonomi lokal harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. DPRD juga didorong untuk memastikan regulasi yang telah ditetapkan berjalan efektif di lapangan.

“Penguatan ekonomi lokal adalah instrumen kedaulatan rakyat yang wajib dilindungi melalui kepastian hukum dan intervensi anggaran yang berpihak,” ujar mereka.

Mereka juga menyatakan DPRD Sumenep akan mengawal fungsi legislasi, termasuk optimalisasi implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, serta mendorong agar anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan pelaku UMKM.

“Kita harus mengikis celah distorsi kebijakan agar program digitalisasi dan pemberdayaan ekonomi benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” katanya.

FGD tersebut menegaskan bahwa transformasi digital UMKM tidak cukup hanya dengan menyediakan akses internet, media sosial, QRIS, atau perangkat teknologi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaku usaha

Facebook Comments Box

Penulis : Mahmudi

Editor : Novita

Berita Terkait

IMM Sumenep Dorong Wajah Baru Polresta dengan Pelayanan yang Lebih Humanis
Gema Sendir Audiensi ke DPMD Sumenep, Tagih Solusi Krisis Air Bersih
Lewat CERDAS Desa, KKN Posko 13 Wiraraja Edukasi Siswa tentang Bahaya Bullying
Kenalkan POSBANKUM, KKN Universitas Wiraraja Dorong Warga Pahami Hak Hukum
Perluas Layanan Spesialis, RSUD Sumenep Resmi Buka Poli Urologi
KKN Universitas Wiraraja Dimulai di Lembung Timur, Mahasiswa Siapkan Program Berdampak bagi Warga
Wabup Sumenep: Semangat Kemerdekaan Harus Tercermin dalam Pelayanan Publik
57,9 Persen Anggaran Jalan Sumenep 2026 Mengalir ke Kepulauan, Ini Alasannya
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 06:56 WIB

Dari Digitalisasi ke Daya Saing, UMSURA Dorong UMKM Sumenep Naik Kelas

Kamis, 20 Agustus 2026 - 14:27 WIB

IMM Sumenep Dorong Wajah Baru Polresta dengan Pelayanan yang Lebih Humanis

Kamis, 20 Agustus 2026 - 12:18 WIB

Gema Sendir Audiensi ke DPMD Sumenep, Tagih Solusi Krisis Air Bersih

Rabu, 19 Agustus 2026 - 03:22 WIB

Lewat CERDAS Desa, KKN Posko 13 Wiraraja Edukasi Siswa tentang Bahaya Bullying

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 05:51 WIB

Kenalkan POSBANKUM, KKN Universitas Wiraraja Dorong Warga Pahami Hak Hukum

Berita Terbaru