SUMENEP – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Sumenep menyoroti temuan ketidaksesuaian data desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekretaris Umum PC IMM Sumenep, Bagus Baydhowi, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah data yang dinilai tidak mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebenarnya. Temuan tersebut, menurut dia, perlu segera ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan evaluasi.
“Kami menemukan beberapa data yang tidak sesuai antara kondisi riil masyarakat dengan desil yang tercatat. Ini harus segera dievaluasi karena ketidaktepatan data dapat berdampak pada ketepatan sasaran program pemerintah,” kata Bagus, 5 September 2026.
Menurutnya, persoalan ketidaksesuaian data tidak semestinya hanya diarahkan kepada Dinas Sosial. Sebab, pemutakhiran DTSEN merupakan proses yang melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
PC IMM Sumenep menilai koordinasi dan mekanisme verifikasi di tingkat lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan data yang digunakan pemerintah sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Pendamping PKH memang bukan pihak yang menetapkan desil. Namun, mereka memiliki peran dalam pendampingan dan verifikasi kondisi keluarga penerima manfaat. Ketika ditemukan ketidaksesuaian data, proses verifikasi di lapangan juga perlu dievaluasi,” ujarnya.
Atas temuan tersebut, PC IMM Sumenep mendesak BPS Kabupaten Sumenep dan BPS Jawa Timur memberikan penjelasan serta menindaklanjuti adanya data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.
Di sisi lain, Dinas Sosial Kabupaten Sumenep diminta melakukan verifikasi lapangan terhadap data yang bermasalah sekaligus mengevaluasi proses pendampingan dan pemutakhiran data yang berlangsung di tingkat masyarakat.
PC IMM juga meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep hingga pemerintah desa dan kelurahan lebih aktif memastikan perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat diperbarui melalui mekanisme pemutakhiran data yang berlaku.
“Kami tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Kami meminta semua pihak yang terlibat memastikan data masyarakat benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan. Jangan sampai kesalahan data membuat masyarakat yang seharusnya membutuhkan justru kehilangan hak atas program pemerintah,” tegas Bagus.
PC IMM Sumenep menegaskan akan terus mengawal persoalan DTSEN tersebut. Mereka mendorong adanya verifikasi yang lebih akurat, transparansi dalam proses pemutakhiran, serta pembaruan data secara berkala.
Menurut PC IMM, akurasi DTSEN menjadi penting karena data tersebut berkaitan dengan penentuan sasaran berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial pemerintah. Karena itu, setiap indikasi ketidaksesuaian perlu ditindaklanjuti agar kebijakan yang diberikan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Penulis : Mahmudi
Editor : Novita
