SUMENEP –Pertandingan perdana antara PSHW Pasongsongan melawan Gapsa Ambunten dalam ajang Kompetisi U-13 Kabupaten Sumenep, Minggu sore (20/7/2025), resmi ditunda. Penundaan ini terjadi setelah protes keras dilayangkan pihak PSHW, yang menilai panitia pelaksana (panpel) bersikap diskriminatif dan tidak profesional.
Pasalnya, PSHW hanya diizinkan menurunkan 10 pemain, lantaran tiga pemain mereka dianggap belum sah secara administrasi oleh Komisi Disiplin (Komdis) dan Panpel.
Disdukcapil: Tak Pernah Dimintai Verifikasi oleh Panpel
Saat diminta menunjukkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pihak PSHW justru mengantarkan hasil konfirmasi resmi dari Disdukcapil Kabupaten Sumenep.
Isinya tegas: Disdukcapil belum pernah menerima surat resmi maupun kunjungan dari tim verifikator panpel terkait pengecekan dokumen perubahan kependudukan 3 pemain PSHW.
“Disdukcapil menyampaikan bahwa untuk mengakses atau membuktikan keabsahan data, panpel harus datang langsung dan menyurati secara resmi. Tapi faktanya, mereka tak pernah datang,” ungkap salah satu official PSHW.
Pertandingan Lawan Tim Ketua Panpel: Netralitas Dipertanyakan
Yang membuat situasi semakin memanas, lawan PSHW sore itu adalah Gapsa Ambunten, klub milik Ketua Panpel sendiri. Hal ini memicu dugaan bahwa panpel tidak netral dan bermain perkara di atas meja.
“Kami tidak diperlakukan adil. Tiga pemain kami dianggap tidak sah hanya berdasarkan prasangka. Tanpa verifikasi langsung ke dinas yang berwenang. Sementara lawannya adalah klub ketua panpel sendiri. Ini rawan konflik kepentingan,” ujar protes dari perwakilan PSHW di tengah lapangan.
PSHW Desak Panpel Profesional, Panpel Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak panpel maupun Komdis ASKAB PSSI Sumenep terkait alasan tidak dilakukan verifikasi ke Disdukcapil. Protes resmi telah disampaikan PSHW dan pertandingan resmi ditunda tanpa kepastian waktu.
“Kami mendesak panpel agar bekerja profesional. Ini turnamen pembinaan, bukan ajang mempertontonkan arogansi. Masa anak-anak disuruh main dengan 10 pemain?” kata manajer PSHW.
Suara Warga Bola: “Fairplay Dilanggar, Panpel Harus Dievaluasi”
Peristiwa ini menyita perhatian publik dan komunitas sepak bola di Sumenep. Banyak yang menuntut agar panpel bersikap adil dan transparan, serta segera melakukan verifikasi faktual ke Disdukcapil, bukan menggantung keputusan hanya di ruang rapat.
“Kalau panpel takut surat-menyurat, seharusnya tak usah jadi panpel. Jangan pakai jabatan untuk main mata,” ujar salah satu pemerhati olahraga lokal.
Penulis : Redaksi
