Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih untuk keempat kalinya. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam merespons situasi ekonomi yang belum stabil sekaligus upaya pembenahan internal pemerintahan.
Salah satu perubahan penting adalah penunjukan Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin). Figur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diharapkan mampu mengembalikan integritas lembaga serta berpihak pada pelaku usaha.
Hal ini disampaikan Pembina Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN), Benny Hutapea dalam keterangan persnya, Jumat (1/5/2026) di Jakarta. Ia berharap kepemimpinan baru di Barantin dapat memperbaiki sistem yang sebelumnya dinilai belum optimal.
“Harapannya Kepala Barantin yang baru dapat memberikan kepastian regulasi yang selama ini tumpang tindih akibat kewenangan sektoral,” ujarnya.
Benny mengungkapkan pihaknya telah menyusun makalah terkait urgensi pembenahan Barantin yang dinilai menjadi salah satu hambatan serius bagi industri Sarang Burung Walet (SBW) Indonesia. Dalam kajiannya, Barantin dianggap kurang kuat dalam menghadapi tekanan dari otoritas bea cukai negara lain yang membatasi ekspor SBW Indonesia.
“Barantin juga dinilai memiliki ego sektoral yang tinggi, sehingga koordinasi dan diplomasi dalam memperjuangkan ekspor SBW belum optimal,” katanya.
Menurutnya, praktik monopoli di internal kelembagaan turut menjadi penghambat, yang berdampak pada penurunan signifikan nilai ekspor SBW dalam lima tahun terakhir.
“Para pengusaha dan petani mengalami penurunan kuantitas dan nilai ekspor, sehingga berimbas pada hilangnya potensi devisa negara yang sangat besar,” tambahnya.
Potensi Devisa Sarang Burung Walet
Indonesia selama ini dikenal sebagai produsen utama sarang burung walet dunia, dengan kontribusi sekitar 80 persen dari total produksi global. Komoditas ini memiliki nilai tinggi dan historis panjang dalam perdagangan internasional.
Namun, Benny menyoroti adanya peralihan ekspor yang turut memicu peningkatan aktivitas ekspor ilegal, yang diperkirakan mencapai sekitar 2.000 ton per tahun dengan potensi kerugian negara hingga Rp90 triliun per tahun.
Terkait dominasi Barantin dan lemahnya koordinasi lintas kementerian, para petani SBW berharap kepemimpinan baru dapat membawa perubahan nyata. Sinergi dengan kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya dinilai menjadi kunci.
“Dengan ketegasan serta pengaruh Kepala Barantin yang baru, kami optimistis sektor SBW Indonesia akan semakin kuat dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” tutup Benny.
Penulis : Rudi
Editor : Novita
