Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara berkolaborasi dengan BKKBN Kaltim menyasar 3.000 keluarga berisiko stunting. Upaya ini dilakukan melalui satgas khusus di wilayah delineasi IKN.
Kepala BKKBN Kaltim Nurizky Permanajati mengatakan prevalensi stunting daerahnya masih tinggi. Ia menyebut angkanya mencapai 22 persen, di atas rata-rata nasional 19 persen.
“Prevalensi stunting di Provinsi Kaltim tergolong tinggi. Angkanya mencapai 22 persen, di atas rata-rata nasional,” ujar Nurizky.
Ia menyampaikan percepatan penurunan stunting memerlukan pola pentahelix. Pola ini mencakup kerja sama pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan media.
Setiap pihak memiliki peran sesuai kewenangannya dalam mendukung kebijakan penanganan stunting. Mereka berkontribusi melalui penelitian, pendanaan, kolaborasi, edukasi, dan penyebaran informasi.
Edukasi menjadi fokus utama dalam pencegahan stunting di IKN. Materinya mencakup sanitasi dan pola konsumsi keluarga berisiko.
“1.000 HPK menjadi perhatian serius bagi kami. Di masa tersebut stunting dapat terjadi sekaligus masih bisa dicegah,” ujar Kiky.
Ia menjelaskan edukasi penting diberikan kepada ibu hamil dan menyusui. Tujuannya agar kebutuhan gizi anak terpenuhi sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun.
Kolaborasi ini diperkuat melalui kegiatan Apresiasi dan Monev Program Genting. Acara tersebut digelar BKKBN Kaltim di Kantor OIKN pada Jumat 5 Desember.
Kegiatan ini diikuti 150 peserta dari berbagai unsur pemerintah dan swasta. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen bersama menekan angka stunting.
Pemprov Kaltim dan OIKN telah membentuk Satgas khusus untuk wilayah delineasi IKN. Satgas menargetkan 3.000 keluarga risko stunting sebagai sasaran edukasi.
“Sasaran ini akan mendapat edukasi nutrisi dan akses air bersih. Dua aspek ini menjadi fondasi kesehatan ibu dan anak,” katanya. (*)
