Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan anggaran sekitar Rp2,2 triliun guna mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang digelar di Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan seluruh kebutuhan pembangunan huntap telah dipersiapkan, mulai dari kebijakan, program, pendanaan, hingga desain bangunan yang akan diterapkan di lapangan.
“Kesiapan kebijakan sudah siap, program dan anggaran juga sudah disiapkan dengan nilai sekitar Rp2,2 triliun. Desain hunian tetap beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya juga sudah siap menggunakan teknologi RISHA dan bata interlock presisi,” ujar Maruarar.
Menurutnya, pemerintah daerah juga telah berperan aktif dalam penyediaan lahan untuk pembangunan huntap. Selain itu, Kementerian PKP telah menyiapkan sumber daya manusia guna mendukung percepatan pelaksanaan program di daerah terdampak.
Sebanyak 57 personel disiagakan di Aceh, 35 personel di Sumatra Utara, dan 30 personel di Sumatra Barat. Kehadiran tenaga pendamping tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan sekaligus memastikan kualitas pelaksanaan di lapangan.
Maruarar juga mengusulkan keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawal program tersebut guna memastikan pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
Dalam pelaksanaannya, teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) akan digunakan untuk pembangunan huntap komunal di Aceh dan Sumatra Utara. Sementara di Sumatra Barat, pembangunan dilakukan menggunakan teknologi bata interlock presisi yang dinilai lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pembangunan hunian tetap menjadi salah satu program prioritas dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra.
Menurut Tito, keberadaan huntap komunal sangat dinantikan masyarakat terdampak bencana sehingga membutuhkan dukungan percepatan, termasuk dari Kementerian Keuangan.
“Kementerian PKP menjadi salah satu prioritas karena pembangunan hunian tetap komunal sangat dinantikan masyarakat. Karena itu, kami berharap ada dukungan percepatan dari Kementerian Keuangan,” katanya.
Tito menjelaskan pembangunan huntap komunal menjadi tanggung jawab Kementerian PKP, sedangkan pembangunan rumah melalui skema in-situ dilaksanakan oleh BNPB. Selain itu, pembangunan hunian melalui skema gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi juga terus berjalan.
Secara keseluruhan, sebanyak 2.603 unit hunian tetap ditargetkan terbangun melalui berbagai skema tersebut. Rinciannya meliputi 1.103 unit di Sumatra Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatra Barat dengan target penyelesaian pada Oktober 2026. Program ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan kawasan terdampak bencana di Sumatra.
Penulis : Rudi
Editor : Novita
