BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi memberikan rapor merah terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai belum ideal. Sorotan utama tertuju pada alokasi belanja pegawai yang mencapai 39 persen, angka yang dinilai terlalu dominan dan berpotensi menggerus anggaran pembangunan serta pelayanan publik.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, menegaskan bahwa kondisi tersebut harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah.
“Angka 39% untuk belanja pegawai ini sudah sangat tinggi dan mendekati ambang batas. Kami mendesak Pemkab Banyuwangi untuk segera berbenah dan melakukan efisiensi. Jangan sampai anggaran kita habis hanya untuk urusan birokrasi, sementara jalan-jalan di pelosok desa masih banyak yang membutuhkan perbaikan mendesak,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi lainnya, Ruliyono. Ia menekankan pentingnya keberpihakan anggaran kepada masyarakat.
“Struktur APBD harus berpihak pada rakyat (pro-rakyat). Kami meminta eksekutif melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan personel dan pengisian jabatan agar beban belanja pegawai bisa ditekan, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur bisa lebih longgar,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Drs. Guntur Priambodo, menyatakan bahwa pihaknya menerima masukan dari legislatif sebagai bahan evaluasi.
“Kami menerima masukan dari legislatif sebagai bahan evaluasi. Pemkab terus berupaya melakukan rasionalisasi dan digitalisasi birokrasi guna meningkatkan efisiensi kerja tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Dominasi belanja pegawai yang hampir menyentuh angka 40 persen mencerminkan semakin sempitnya ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai program-program strategis non-rutin. Kondisi ini dinilai menjadi alarm bagi perlunya reformasi birokrasi yang lebih mendalam.
Selain itu, DPRD juga menyoroti perlunya peninjauan ulang terhadap rekrutmen tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) yang dinilai turut membebani kas daerah.
Legislatif menekankan bahwa sinkronisasi antara visi pembangunan daerah dan distribusi anggaran harus dijaga agar lebih proporsional. Kritik ini sekaligus menjadi sinyal kuat bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk segera melakukan restrukturisasi anggaran secara menyeluruh.
Ke depan, keseimbangan antara kesejahteraan aparatur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama infrastruktur, akan menjadi ujian utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Penulis : Aldi Santoso
Editor : Novita
