Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep pada tahun 2025 melalui Dinas Pendidikan menganggarkan lebih dari Rp 3 miliar untuk pengadaan seragam sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI). Program ini digadang-gadang mampu meringankan beban pendidikan masyarakat, khususnya orang tua siswa.
Namun, program dengan nilai besar ini menuai sorotan tajam. Sejumlah pihak menilai proyek pengadaan seragam jangan hanya sekadar seremonial, tetapi juga harus berdampak nyata bagi perekonomian lokal.
“Dengan anggaran miliaran rupiah, semestinya Dinas Pendidikan bisa lebih serius melibatkan UMKM Sumenep. Kalau semua pengerjaan dikuasai kontraktor besar, jelas pelaku usaha kecil, seperti penjahit lokal, tidak mendapat manfaat apa-apa,” ujar Mansur Mantan Ketua GMNI Sumenep.
Sorotan lain muncul terkait transparansi dan mekanisme pelaksanaan proyek. Publik mendesak agar dinas terkait membuka ruang yang lebih luas bagi UMKM agar tidak sekadar menjadi penonton di daerah sendiri.
“Program ini jangan sampai menjadi bumerang yang justru mematikan UMKM lokal. Sebaliknya, harus jadi momentum menggerakkan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep belum memberikan keterangan resmi terkait mekanisme pelibatan UMKM dalam proyek pengadaan seragam sekolah tersebut. (Jk/red)
