SURABAYA — Forum Dosen Indonesia (FoRDESI) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sejumlah menteri terkait tata kelola hutan, lingkungan hidup, dan pertambangan. Desakan ini disampaikan Ketua Umum DPP FoRDESI, Dr. Sholikh Al Huda, menyusul rangkaian bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang menelan ratusan korban jiwa serta memaksa ribuan warga mengungsi.
Dalam pernyataannya, Dr. Sholikh menegaskan bahwa bencana tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai fenomena alam. Ia menilai ada faktor struktural yang memperparah dampak bencana, terutama kerusakan kawasan hutan dan maraknya aktivitas pertambangan yang tidak diawasi secara memadai.
“Tragedi ini memperlihatkan adanya salah kelola hutan dan tambang yang dibiarkan bertahun-tahun. Negara tidak bisa sekadar menyalahkan curah hujan,” ujarnya.
FoRDESI juga mengkritik manuver sejumlah pejabat pemerintah yang dianggap memanfaatkan momentum bencana untuk kepentingan pencitraan politik. Menurut Dr. Sholikh, kunjungan ke wilayah terdampak seharusnya berfokus pada evakuasi, logistik, dan keselamatan warga.
“Bencana bukan panggung politik. Prioritas utama adalah penyelamatan rakyat, bukan kamera,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, FoRDESI meminta pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi menteri-menteri yang dinilai tidak efektif dalam mengelola lingkungan, kehutanan, dan pertambangan. Evaluasi tersebut, menurut FoRDESI, penting sebagai bentuk akuntabilitas politik dan sebagai upaya memperbaiki manajemen risiko bencana di masa depan.
Dr. Sholikh menambahkan bahwa kalangan akademisi dan masyarakat sipil siap memberikan dukungan berbasis riset untuk memperkuat tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan.
“Tragedi ini harus menjadi pelajaran nasional. Tanpa pembenahan kebijakan, kita hanya akan menunggu bencana berikutnya,” ujarnya.
FoRDESI menegaskan bahwa reformasi tata kelola lingkungan adalah langkah mendesak untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak dan memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama negara.
