PAMEKASAN – Menyikapi surat pemberitahuan aksi yang dilayangkan PC PMII Pamekasan tanggal 21 Mei 2026, terkait penolakan kedatangan Menteri Pendidikan, Mohammad Ali Nizar, Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pamekasan menilai sikap tersebut perlu disertai kajian yang objektif dan cara pandang yang tepat terhadap persoalan pendidikan di daerah.
Menurutnya, kehadiran Menteri Pendidikan justru menjadi momentum penting bagi Kabupaten Pamekasan untuk menunjukkan kondisi riil pendidikan yang masih membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
“Logikanya jangan terbalik. Kalau pendidikan sudah bagus, fasilitas lengkap, sekolah layak, dan seluruh persoalan selesai, mungkin Menteri Pendidikan tidak perlu datang ke daerah. Justru karena masih banyak persoalan, maka Menteri perlu hadir untuk memantau langsung dan memberikan solusi,” tegasnya.
Ia mengatakan, berbagai persoalan pendidikan seperti infrastruktur sekolah, fasilitas belajar, hingga kualitas layanan pendidikan memang harus menjadi perhatian bersama. Namun hal tersebut bukan alasan untuk menolak kedatangan pemerintah pusat, melainkan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan daerah secara langsung.
“Kedatangan Menteri harus dipandang sebagai peluang besar untuk memperjuangkan perhatian dan kebijakan yang lebih konkret bagi pendidikan di Pamekasan, bukan justru dianggap tidak relevan,” ujarnya.
Ali juga menilai gerakan mahasiswa seharusnya mampu menghadirkan kritik yang konstruktif dan solutif, bukan sekadar membangun opini penolakan yang berpotensi mengaburkan substansi perjuangan pendidikan itu sendiri.
“Mahasiswa tetap harus kritis, tetapi kritik harus diarahkan pada upaya menghadirkan solusi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jangan sampai perhatian pemerintah pusat yang datang ke daerah justru ditolak,” pungkasnya.
Penulis : Suryadi
Editor : Novita
