Sumenep — Ketua Panitia Pemilihan Duta Kampus Universitas Bahaudin Mudhary (Uniba)Madura, Aura Intan Wulan Dari akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait polemik denda yang belakangan ramai dan bahkan disebut sebagai pungutan liar (pungli). Panitia menegaskan bahwa aturan denda tersebut sejak awal bukan bermaksud menarik uang dari mahasiswa, melainkan memastikan setiap angkatan mengirimkan delegasinya untuk mengikuti ajang tahunan tersebut.
Aura menjelaskan bahwa kebijakan denda telah mendapat izin dari Rektor, Namun titik tekan kebijakan tersebut bukan pada nilai denda, melainkan pada kewajiban partisipasi tiap angkatan agar kegiatan berjalan proporsional.
Selain itu, Aura menyebut mereka telah bekerja keras mempersiapkan acara tersebut, termasuk menggandeng sekitar 30 sponsor guna memastikan penyelenggaraan Duta Kampus tahun ini berlangsung megah dan profesional.
“Denda itu bukan untuk mencari uang. Fokus kami adalah pendelegasian. Kami ingin setiap angkatan memiliki perwakilan agar agenda Duta Kampus tetap berjalan merata di setiap masing-masing kontingen ,” ujar Aura.
Aturan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh ketua tingkat (komting) angkatan 2025, dan tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan. Setelah sosialisasi, ketua pelaksana bahkan kembali menindaklanjuti kesepakatan itu ke ketua angkatan di masing-masing prodi.
Namun dinamika berubah ketika muncul video rektor yang dinilai berlawanan dengan izin sebelumnya. Dalam video itu, rektor menyoroti tidak ada pungutan liar sehingga pemberlakuan denda dianggap tidak dapat dibenarkan.
Mendapat arahan terbaru tersebut, panitia langsung menyesuaikan kebijakan.
“Begitu kami menerima instruksi baru, denda langsung kami hapus. Panitia tidak memungut satu rupiah pun sejak itu, dan sampai sekarang,” tegas Aura.
Hingga kini, proses seleksi peserta Duta Kampus Uniba tanpa penerapan denda apa pun. Panitia berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar dan membantu menjaga suasana kampus tetap kondusif. (Jk/red)
