Sidoarjo – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sidoarjo menilai pembentukan BUMD Pangan merupakan langkah strategis menuju kemandirian fiskal daerah. Revitalisasi PT Aneka Usaha Sidoarjo Perseroda menjadi BUMD Pangan dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mendukung kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Ketua Fraksi Gerindra sekaligus anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo, H. Achmad Muzayin Syafrial, menyebut kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD) masih tergolong kecil. Dari total PAD tahun 2026 sebesar Rp2,71 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mencapai Rp48,71 miliar, atau naik tipis 1,87 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Kami mendorong revitalisasi PT Aneka Usaha menjadi BUMD Pangan agar Sidoarjo tidak bergantung pada dana transfer pusat. Ini bagian dari kemandirian fiskal daerah,” ujar Muzayin dalam pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap RAPBD 2026, Sabtu (1/11/2025).
Menurutnya, BUMD Pangan akan menjadi instrumen penting dalam rantai distribusi, logistik, dan stabilisasi harga bahan pokok. Melalui kemitraan dengan petani, pelaku UMKM, dan swasta, BUMD ini diharapkan bisa menciptakan ekosistem pangan yang berdaya saing tinggi.
“Kita ingin BUMD tidak hanya jadi beban APBD, tapi menjadi penggerak ekonomi daerah yang produktif,” katanya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti lemahnya akuntabilitas beberapa BUMD yang telah berjalan. Salah satunya terkait laporan laba bersih Perumda Delta Tirta Sidoarjo tahun buku 2024 yang memuat reklasifikasi utang usaha meragukan sebesar Rp11,03 miliar.
“Hal seperti itu tidak mencerminkan prinsip akuntansi korporasi yang sehat. Laba harus berasal dari kinerja operasional, bukan dari koreksi administrasi,” ujar Muzayin.
Ia menegaskan, pengelolaan BUMD harus berbasis prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik agar benar-benar memberikan manfaat bagi daerah. Gerindra menilai pembentukan BUMD Pangan akan membuka peluang investasi baru sekaligus mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.
“Dengan BUMD Pangan, Sidoarjo bisa mandiri secara fiskal dan kuat secara ekonomi. Ini bukan hanya entitas bisnis, tapi simbol kemandirian daerah,” kata Muzayin.
