BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi resmi meluncurkan kalender wisata “Banyuwangi Festival 2026” dengan total 86 agenda kegiatan yang akan digelar sepanjang tahun. Namun, kebijakan ini menjadi sorotan publik seiring adanya penyusutan alokasi anggaran pada sektor infrastruktur jalan dan fasilitas publik dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski anggaran fisik mengalami efisiensi, pemerintah daerah menegaskan bahwa festival tetap menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Puluhan agenda tersebut mencakup sektor seni, budaya, hingga sport tourism, yang diharapkan mampu menjaga arus kunjungan wisatawan serta perputaran ekonomi di sektor UMKM.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan bahwa festival bukan sekadar hiburan, melainkan strategi ekonomi berbasis masyarakat.
“Festival bukan sekadar pesta, melainkan investasi sosial untuk menggerakkan ekonomi bawah. Di saat anggaran infrastruktur terbatas, kami harus kreatif. Dengan festival, sektor hotel, kuliner, dan UMKM tetap hidup, sehingga kesejahteraan warga terjaga meski pembangunan fisik dilakukan bertahap dan berbasis prioritas,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Guntur Priambodo, menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran infrastruktur dilakukan untuk mendukung program lain yang dinilai lebih mendesak.
“Tahun ini memang ada penyesuaian anggaran infrastruktur akibat dialihkan untuk jaminan sosial dan pemulihan ekonomi pascapandemi yang berkelanjutan. Kami juga memaksimalkan sinergi dengan pihak swasta melalui CSR agar pelaksanaan festival tidak terlalu membebani APBD,” jelasnya.
Di sisi lain, sejumlah kalangan masyarakat mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara pengembangan sektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur dasar. Pengamat kebijakan publik, Joko Aris, menilai kebutuhan masyarakat desa tidak boleh terabaikan.
“Masyarakat memahami pentingnya wisata, namun pemerintah juga tidak boleh abai terhadap kondisi jalan rusak di pelosok yang menghambat distribusi hasil tani. Harus ada keseimbangan antara memoles wajah kota lewat festival dan memperbaiki urat nadi ekonomi desa,” tegasnya.
Langkah Pemkab Banyuwangi menggelar 86 festival di tengah keterbatasan anggaran infrastruktur menjadi ujian bagi efektivitas strategi ekonomi berbasis event. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh sejauh mana dampak ekonomi langsung yang dirasakan masyarakat, dibandingkan dengan kebutuhan mendesak pembangunan infrastruktur di lapangan.
Penulis : Aldi Santoso
Editor : Novita
