SUMENEP – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Timur mendesak Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk segera mengatensi perbaikan akses jalan menuju Pelabuhan Masalembu yang saat ini dalam kondisi rusak parah.
Sekretaris BEM Nusantara Jawa Timur, Moh. Syauqi, menegaskan bahwa kerusakan jalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan korban jiwa.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan sampai kerusakan akses Pelabuhan Masalembu itu memakan korban jiwa baru mau diperbaiki oleh Pemprov Jatim. Kondisi jalan sudah lama dilaporkan rusak parah dan sangat berbahaya,” ujar Syauqi, Sabtu (28/3/2026).
Ia juga mengkritik Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tidak hanya fokus pada pencitraan kinerja, namun abai terhadap persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat kepulauan.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar kerusakan infrastruktur, melainkan mencerminkan ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan, seperti di Masalembu.
“Ini bukan hanya soal jalan rusak. Ini soal keadilan pembangunan. Wilayah kepulauan seharusnya menjadi prioritas karena sangat bergantung pada akses transportasi laut,” tegasnya.
Syauqi menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak bisa lepas tangan karena kewenangan pengelolaan pelabuhan berada di tingkat provinsi.
“Kalau kewenangannya di provinsi, maka tanggung jawabnya jelas. Jangan sampai masyarakat terus menanggung risiko keselamatan akibat lambannya respons,” lanjutnya.
Diketahui, jalan menuju Pelabuhan Masalembu merupakan akses utama mobilitas warga dan distribusi logistik. Namun kondisinya kini dipenuhi lubang dan sangat membahayakan pengguna jalan.
Warga setempat terpaksa tetap melintasi jalan tersebut karena tidak ada jalur alternatif, padahal pelabuhan menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pelabuhan ini urat nadi kami. Tapi kondisinya sangat memprihatinkan dan membahayakan,” ujar Hasan, salah satu warga.
Kerusakan yang berlangsung lama ini juga dinilai memperparah beban masyarakat, terutama saat mobilitas meningkat seperti pada momen arus mudik dan balik Lebaran.
Sebagai tindak lanjut, BEM Nusantara Jawa Timur menyatakan akan mengawal langsung aspirasi masyarakat Kepulauan Masalembu hingga immada langkah konkret dari pemerintah provinsi.
“Kami akan terus mengawal sampai ada tindakan nyata. Jangan sampai suara masyarakat kepulauan terus diabaikan, karena ini menyangkut hak dasar dan keselamatan mereka,” pungkas Syauqi.(*)
