SUMENEP, Newsline.id – Polemik dalam praktik arisan get kembali mencuat. Sejumlah anggota mengeluhkan dugaan ketidakadilan yang dilakukan pengelola, khususnya terkait proses pencairan dana yang dinilai dipersulit meski anggota telah memenuhi kewajiban pembayaran.
Salah satu anggota arisan mengungkapkan kekecewaannya karena dana yang seharusnya diterima saat giliran justru mengalami keterlambatan signifikan. Padahal, ia mengaku tetap rutin membayar iuran meskipun sempat mengalami keterlambatan dalam hitungan jam.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau memang kami telat, kami siap dikenakan sanksi. Saya pribadi sudah tiga kali telat, tapi paling lama hanya sekitar lima jam. Bahkan saya siap jika dikenakan denda Rp50 ribu setiap keterlambatan,” ujarnya.
Menurutnya, keterlambatan tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menahan pencairan dana hingga melewati batas waktu yang tidak wajar.
“Kalau mau adil, pencairan ya diperlambat sesuai keterlambatan kami. Tapi ini sampai molor lebih dari 1×24 jam. Ini jelas merugikan,” tegasnya.
Dalam praktiknya, pembayaran arisan dilakukan melalui rekening atas nama admin. Namun, sejumlah anggota menilai transparansi pengelolaan dana masih minim dan belum disertai mekanisme yang jelas.
Pihak admin sebelumnya menyampaikan bahwa keterlambatan pencairan disebabkan oleh anggota yang sering telat membayar iuran. Namun alasan tersebut justru menuai kritik.
“Kalau telat, kami sudah kena denda Rp50 ribu. Bahkan setahu kami admin juga dapat arisan tanpa bayar. Jadi seharusnya sanksi itu proporsional, bukan malah pencairan dipersulit,” katanya.
Tak hanya itu, anggota juga menyoroti sikap pengelola yang dinilai kurang terbuka terhadap kritik. Ia mengaku pernah mendapat respons kurang menyenangkan saat mempertanyakan haknya.
“Katanya karena saya cerewet. Padahal ini hak saya sebagai anggota. Wajar kalau kami bertanya,” imbuhnya.
Keluhan tersebut memicu perhatian anggota lain yang mulai mempertanyakan profesionalitas dan transparansi pengelolaan arisan. Mereka mendesak adanya klarifikasi terbuka dari pihak pengelola terkait mekanisme pencairan, aturan denda, serta standar operasional yang digunakan.
“Arisan ini berbasis kepercayaan. Kalau tidak transparan dan tidak adil, kepercayaan itu bisa hilang,” ujar anggota lainnya.
Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengikuti arisan, terutama yang dikelola secara nonformal, guna menghindari potensi kerugian di kemudian hari.(*)
