Resmi, PN Solo Tetapkan KGPH Purboyo Bergelar Pakubuwono XIV

- Admin

Kamis, 29 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Solo – Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo secara resmi menetapkan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Purboyo bergelar Sri Susuhunan Pakubuwono XIV melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Solo, perkara Nomor/Pdt.P/2025/PN Skt, majelis hakim mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait penggantian nama.

Humas PN Solo, Aris Gunawan, mengonfirmasi penetapan tersebut diputuskan pada 21 Januari 2026. Dalam putusan itu, pengadilan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama sebagaimana dimohonkan. “Yang semula tercantum dalam KTP sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono XIV,” jelas Aris Gunawan saat dihubungi, Kamis (29/1/2026).

Selain itu, pengadilan juga memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Solo untuk memproses perubahan data kependudukan pemohon sesuai dengan penetapan pengadilan. “Serta menerbitkan KTP baru atas nama Sri Susuhunan Pakubuwono XIV,” jelasnya.

Aris menambahkan, biaya permohonan penggantian nama tersebut dibebankan kepada pemohon sebesar Rp 184.000,00. Sementara itu, majelis hakim menyatakan permohonan pemohon selebihnya tidak dapat diterima. Penetapan ini berlangsung ditengah konflik “Raja Kembar” di Keraton Kasunanan Surakarta.

Konflik internal di keraton kembali memanas pasca wafatnya Pakubuwono (PB) XIII, melibatkan dualisme klaim takhta antara KGPH Purbaya dan KGPH Hangabehi.

Sebagai informasi, gelar SISKS Pakubuwono ini digunakan oleh raja yang bertahta di Keraton Kasunanan Surakarta. Pakubuwono sendiri artinya adalah “pasak atau pusat alam semesta” atau penopang bumi.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Menteri KKP Lepas Tim Penilai KNMP 2027, Perguruan Tinggi dan NGO Turut Terlibat
Bukti Digital Bisa Direkayasa AI, Gagasan Dr. Zein Raih Penghargaan Nasional
Ancaman El Nino, Pemerintah Genjot Pompanisasi Pertanian
Potensi Laut Besar, Sumenep Mulai Menata Industri Perikanan dari Kepulauan
Pemerintah Pastikan Tak Naikkan Tarif Pajak, Fokus Perluas Basis Penerimaan Negara
Kejagung Terima Pelimpahan Tiga Kasus Korupsi, 74 Kg Emas dan Valas Miliaran Disita
Gempa Magnitudo 3,0 Guncang Cilacap, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami
BRIN: Satelit Jadi Fondasi Kedaulatan Digital Indonesia di Usia 50 Tahun Palapa

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 10:23 WIB

Menteri KKP Lepas Tim Penilai KNMP 2027, Perguruan Tinggi dan NGO Turut Terlibat

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 04:24 WIB

Bukti Digital Bisa Direkayasa AI, Gagasan Dr. Zein Raih Penghargaan Nasional

Minggu, 4 Oktober 2026 - 13:49 WIB

Ancaman El Nino, Pemerintah Genjot Pompanisasi Pertanian

Selasa, 1 September 2026 - 17:47 WIB

Potensi Laut Besar, Sumenep Mulai Menata Industri Perikanan dari Kepulauan

Rabu, 15 Juli 2026 - 14:59 WIB

Pemerintah Pastikan Tak Naikkan Tarif Pajak, Fokus Perluas Basis Penerimaan Negara

Berita Terbaru