KPK Segera Umumkan Status Yaqut dan Bos Maktour

- Admin

Selasa, 30 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penyidikan perkara dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 terus berjalan. Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi pada Senin (29/12/2025) di Jakarta.

Dia menegaskan tidak ada kekhawatiran terkait berakhirnya masa pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah pihak yang diperiksa. “Kami yakin pemeriksaan oleh penyidik segera rampung, termasuk penentuan status hukum para pihak yang diduga terlibat,” ujarnya.

Budi mengatakan hingga saat ini penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kami masih menunggu kalkulasi kerugian negara dari BPK dalam perkara ini,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

KPK telah mencegah sejumlah pihak terkait dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024. Di antaranya mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dan pemilik travel haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

Masa pencegahan tersebut dalam waktu dekat akan berakhir, yang menimbulkan spekulasi mengenai potensi upaya penghilangan barang bukti. Namun, KPK menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai koridor hukum dan memastikan seluruh alat bukti telah diamankan. 

Lembaga antirasuah ini juga akan menyampaikan perkembangan perkara secara terbuka kepada publik setelah seluruh tahapan penyidikan, rampung. KPK sebelumnya menemukan dugaan upaya menghilangkan barang bukti terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. 

Hal tersebut ditemukan usai penyidik menggeledah kantor biro perjalanan haji Maktour selaku pihak swasta. “Kami menggeledah kantor biro perjalanan haji MT di Jakarta dan menemukan petunjuk awal dugaan penghilangan barang bukti,” kata Budi.

Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada 16 Desember 2025, Yaqut menolak memberikan keterangan. “Nanti tolong ditanyakan langsung ke penyidik ya,” ujarnya saat itu. 

Sedangkan Fuad yang diperiksa KPK pada 28 Agustus 2025 mengaku tidak mengetahui dugaan setoran dana terkait kuota haji tambahan. “Saya tidak mengerti soal itu, dan saya juga tidak berupaya menghilangkan barang bukti,” ucapnya. 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Cek Langsung di Lapangan, Prabowo Pastikan Beras Aman dan Siap Salur
BMKG Prediksi Kemarau 2026 Lebih Panjang, Waspada Kekeringan dan Karhutla
Perkuat Mitigasi Basarnas Banyuwangi Gandeng BMKG untuk Operasi SAR Berbasis Data Cuaca
Jakarta – 27 Korban Pelecehan di FH UI Sejak 2025, Desakan Drop Out Menguat
Saiful Mujani dan Islah Bahrawi Dilaporkan ke Bareskrim oleh Relawan
KPK Ungkap Modus Pemerasan Bupati Tulungagung
Jakarta Jadi Kota Teraman Kedua di Asia Tenggara 2026, Pramono Anung Mengaku Terkejut
All Cipayung Kritik Ajakan Saiful Mujani Jatuhkan Prabowo Subianto, Dinilai Provokatif dan Tak Berdasar Konstitusi

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 12:16 WIB

Cek Langsung di Lapangan, Prabowo Pastikan Beras Aman dan Siap Salur

Sabtu, 18 April 2026 - 08:31 WIB

BMKG Prediksi Kemarau 2026 Lebih Panjang, Waspada Kekeringan dan Karhutla

Rabu, 15 April 2026 - 11:22 WIB

Perkuat Mitigasi Basarnas Banyuwangi Gandeng BMKG untuk Operasi SAR Berbasis Data Cuaca

Selasa, 14 April 2026 - 09:43 WIB

Jakarta – 27 Korban Pelecehan di FH UI Sejak 2025, Desakan Drop Out Menguat

Minggu, 12 April 2026 - 14:54 WIB

Saiful Mujani dan Islah Bahrawi Dilaporkan ke Bareskrim oleh Relawan

Berita Terbaru