Sumenep – Gelombang kecaman terus berdatangan dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Sumenep terkait tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (Ojol) yang tewas setelah dilindas mobil Brimob saat aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025. Insiden tersebut dianggap sebagai bentuk nyata represifitas aparat yang menciderai demokrasi dan hak asasi manusia.
Ketua Umum PC IMM Sumenep, Moh. Ridho Ilahi Robbi, menegaskan bahwa praktik kekerasan oleh aparat tidak boleh lagi dibiarkan.
“Jika aparat masih merasa kebal hukum dan dibiarkan terus melakukan kekerasan, maka jangan salahkan jika kemarahan rakyat suatu hari nanti tak bisa lagi dibendung. Jangan sampai amarah rakyat membakar negeri ini,” tegas Ridho.
Pernyataan senada disampaikan Ketua Cabang PMII Sumenep, Khoirus Soleh, yang menilai aparat telah melangkahi konstitusi.
“Demonstrasi adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi, namun dalam kasus ini, hak-hak tersebut seolah-olah diinjak-injak oleh aparat kepolisian. Menghilangnya nyawa tidak bisa ditukar dengan apapun, juga tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan atas dasar apapun,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Sumenep, Roni Ardiyanto, menyebut tragedi tersebut bukan hanya kehilangan satu nyawa, tetapi juga merupakan tamparan keras terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
“Tragedi ini bukan sekadar kehilangan satu nyawa, tetapi juga tamparan keras terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Kami percaya bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dan rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kami DPC GMNI Sumenep mengutuk keras tindakan represif dan kekerasan kepolisian,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Sumenep, Fhaishol Ridho, menilai tragedi ini menunjukkan bahwa reformasi institusi kepolisian masih jauh dari harapan rakyat.
“Tindakan yang dilakukan aparat menandakan tidak adanya reformasi institusi Polri yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi semakin lemah, ini akan mengancam terhadap demokrasi kita, terlebih berkaitan dengan HAM yang harus dijunjung tinggi,” ujarnya.
Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumenep bersepakat untuk terus mengawal kasus ini dan menuntut pertanggungjawaban dari aparat yang terlibat. Mereka juga menyerukan agar negara hadir menegakkan keadilan, bukan justru membiarkan kekerasan aparat terus berulang. (Jk/red)
