SUMENEP – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sumenep menyoroti beredarnya surat permohonan bantuan dana yang menggunakan identitas dan atribut KNPI. Surat tertanggal 20 November 2026 tersebut diketahui beredar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala desa di Kabupaten Sumenep.
Melalui siaran pers, DPD KNPI Sumenep mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan dalam surat tersebut. Di antaranya, penggunaan kop surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia, sementara pada bagian pengesahan tercantum stempel bertuliskan LSM KNPI Indonesia serta jabatan Ketua DPW Madura LSM KNPI Indonesia.
Perbedaan identitas tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas kelembagaan, struktur organisasi, serta kewenangan pihak yang menggunakan nama KNPI.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Sumenep, Khairul Umam, menegaskan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk mendirikan organisasi maupun lembaga sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, hak tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk mengatasnamakan atau mengklaim sebagai bagian dari struktur resmi KNPI tanpa dasar legalitas dan mandat organisasi yang jelas.
DPD KNPI Sumenep juga menyoroti tata administrasi surat resmi organisasi. Mengacu pada Peraturan Organisasi KNPI BAB IV Pasal 7 poin 6, 7, 8, dan 9, surat resmi yang ditujukan kepada pihak eksternal memiliki ketentuan penandatanganan sesuai jenjang kepengurusan.
Sementara itu, dalam surat yang beredar hanya terdapat satu tanda tangan atas nama Ketua DPW Madura LSM KNPI Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu aspek administratif yang perlu diklarifikasi, terlebih surat tersebut menggunakan kop surat DPP KNPI.
Atas persoalan tersebut, DPD KNPI Sumenep mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa agar melakukan verifikasi terhadap setiap permohonan bantuan yang mengatasnamakan KNPI.
Verifikasi dinilai penting untuk memastikan legalitas organisasi, keabsahan kepengurusan, identitas kelembagaan, serta kewenangan pihak yang menandatangani surat.
Meski demikian, DPD KNPI Sumenep menegaskan bahwa klarifikasi tersebut bukan bentuk pembatasan terhadap kebebasan masyarakat untuk berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat, maupun mendirikan organisasi.
Hak tersebut merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
DPD KNPI Sumenep menegaskan bahwa kebebasan mendirikan organisasi harus tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap identitas, legalitas, dan mekanisme kelembagaan organisasi lain.
Karena itu, pihaknya meminta kelompok yang menggunakan identitas KNPI agar menunjukkan dasar legalitas dan mandat organisasinya secara terbuka.
Klarifikasi tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dalam menjaga marwah, kredibilitas, serta tertib administrasi kelembagaan.
Penulis : Mahmudi
Editor : Novita






