PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus mendorong penguatan keterbukaan informasi publik melalui inovasi pelayanan berbasis digital. Komitmen tersebut dipaparkan langsung Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH, saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum nasional yang diikuti perwakilan Komisi Informasi dari berbagai daerah tersebut, Bupati Fauzi memperkenalkan Sistem Pelayanan Informasi Terintegrasi, Transparan, Akuntabel, dan Responsif (SIPINTAR) PPID sebagai inovasi Pemkab Sumenep dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik.
Melalui SIPINTAR PPID, masyarakat dapat mengakses Dokumen Informasi Publik (DIP) dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melalui satu platform terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk memangkas prosedur birokrasi sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi masing-masing OPD untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan.
Bupati Fauzi menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat.
“Informasi publik merupakan hak masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan terintegrasi,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan SIPINTAR PPID juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Dengan sistem terpusat, seluruh OPD dapat terhubung dalam satu platform tanpa harus mengembangkan sistem pelayanan informasi secara terpisah.
Setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan, melengkapi, dan memperbarui dokumen serta konten informasi publik sesuai tugas dan kewenangannya.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi. Komitmen, kedisiplinan, dan konsistensi seluruh OPD dalam menyediakan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan menjadi faktor penting dalam pelaksanaannya.
“Seluruh OPD harus bergerak bersama. Konsistensi dalam memperbarui informasi menjadi kunci agar SIPINTAR benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Untuk menjaga keberlanjutan sistem tersebut, Pemkab Sumenep terus memperkuat pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi publik di setiap perangkat daerah. Langkah ini dilakukan agar pelayanan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip keterbukaan informasi publik.
Lebih dari sekadar menyediakan dokumen, Bupati Fauzi menilai keterbukaan informasi harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akses informasi yang terbuka diharapkan mendorong masyarakat ikut mengawasi kebijakan, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan bagi pembangunan daerah.
“Kami ingin masyarakat semakin mudah memperoleh informasi, ikut melakukan pengawasan, serta memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan Sumenep,” tuturnya.
Keikutsertaan Bupati Sumenep sebagai narasumber dalam Rakornas KI tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan inovasi pelayanan informasi publik yang dikembangkan pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingan di tingkat nasional.
Pemkab Sumenep berkomitmen terus mengembangkan SIPINTAR PPID agar tidak hanya menjadi sarana digitalisasi pelayanan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan.
“Kami akan terus memperkuat SIPINTAR PPID agar keterbukaan informasi menjadi budaya pemerintahan dan pelayanan publik semakin berkualitas,” pungkasnya.
Penulis : Mahmudi
Editor : Novita






