Sumenep — Di tengah menguatnya arus pembangunan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam, Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumenep menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Telaah Kritis Peradaban Islam di Sumenep” di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep, Minggu (14/12/2025).
Forum ini menghadirkan tiga narasumber lintas latar belakang—akademisi, ulama, dan budayawan—yang merepresentasikan spektrum pemikiran Islam, kebudayaan, dan kebijakan publik di Sumenep. Mereka adalah Dr. Moh. Zeinudin, akademisi Universitas Wiraraja sekaligus Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumenep; K.H. Widadi, Ketua PCNU Sumenep yang baru terpilih melalui Konferensi Cabang NU; serta Ibnu Hajar, M.Pd., budayawan Sumenep.
Dalam pemaparannya, Dr. Zeinudin—yang akrab disapa Dr. Zein—mengajak peserta FGD untuk keluar dari cara pandang normatif-ritualistik dalam memahami Islam. Dengan merujuk pemikiran Nurcholish Madjid dalam Islam: Doktrin dan Peradaban serta Fazlur Rahman melalui Islam and Modernity, ia menegaskan pentingnya membedakan Islam sebagai sistem doktrin keimanan dengan Islam sebagai peradaban yang hidup, dinamis, dan berinteraksi langsung dengan realitas sosial, ekonomi, serta kebudayaan.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Sumenep relatif kuat dalam dimensi doktrin—tradisi keagamaan, pesantren, dan otoritas ulama—tetapi masih menghadapi persoalan serius dalam dimensi peradaban,” ujar Dr. Zein. Menurutnya, peradaban menuntut keberanian menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik dan praktik sosial yang menjawab persoalan nyata masyarakat, seperti kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dan kerusakan lingkungan.
Isu kegiatan hulu minyak dan gas (migas) menjadi salah satu sorotan kritis dalam diskusi. Dr. Zein menilai, pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam kerap berjalan tanpa kerangka etika sosial dan budaya yang kuat. Akibatnya, daerah kaya sumber daya justru tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat lokal. “Dalam perspektif Fazlur Rahman, nilai moral Islam harus dibaca secara kontekstual dan diwujudkan dalam kebijakan yang berkeadilan, bukan semata berorientasi pada investasi dan pertumbuhan,” katanya.
Sementara itu, K.H. Widadi menekankan pentingnya peran ulama dan organisasi keagamaan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keluhuran nilai-nilai sosial. Ia mengingatkan bahwa modernisasi tanpa pijakan etika berpotensi melahirkan krisis kemanusiaan. “Islam hadir bukan hanya untuk mengatur ibadah, tetapi juga untuk memastikan pembangunan berjalan selaras dengan keadilan sosial dan kemaslahatan umat,” ujarnya.
Dari perspektif kebudayaan, Ibnu Hajar, M.Pd. mengkritik lemahnya keberpihakan kebijakan daerah terhadap potensi budaya lokal Madura. Menurutnya, sektor UMKM, industri kreatif, serta tradisi maritim dan agraris masyarakat Sumenep seharusnya diposisikan sebagai fondasi peradaban, bukan sekadar pelengkap pembangunan. “Ketika budaya tidak menjadi dasar pembangunan, yang terjadi adalah keterasingan masyarakat dari ruang hidupnya sendiri,” kata Ibnu Hajar.
Diskusi berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif mahasiswa dan aktivis HMI. Berbagai pandangan kritis mengemuka, mulai dari minimnya dampak ekonomi migas bagi masyarakat lokal hingga lemahnya ekosistem UMKM berbasis kearifan lokal.
FGD ini menegaskan kembali peran HMI sebagai ruang intelektual kritis bagi mahasiswa Islam. Para pembicara sepakat bahwa peradaban Islam tidak lahir dari simbol dan slogan, melainkan dari keberanian berpikir kritis, dialog lintas perspektif, serta keterlibatan nyata dalam menyelesaikan persoalan sosial.
Melalui forum ini, HMI Sumenep berharap mampu merumuskan arah gerakan yang tidak hanya religius secara simbolik, tetapi juga progresif secara intelektual dan relevan secara sosial—sebuah ikhtiar untuk menjembatani Islam sebagai doktrin dengan Islam sebagai peradaban di tengah tantangan pembangunan modern.
