Oleh : Sholikh Al Huda
Membaca Makna Politik MBG di Kampus
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dengan narasi yang tampak mulia: mengatasi stunting, membantu masyarakat kecil, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun ketika program ini mulai diarahkan masuk ke ruang kampus melalui berbagai skema pelibatan mahasiswa dan perguruan tinggi, publik patut bertanya: apakah ini murni agenda kesejahteraan, atau justru bagian dari politik penjinakan nalar kritis kampus?
Dalam sejarah Indonesia, kampus bukan sekadar ruang akademik. Kampus adalah benteng moral sekaligus pusat kritik terhadap kekuasaan. Dari gerakan 1966, reformasi 1998, hingga kritik terhadap oligarki hari ini, perguruan tinggi selalu menjadi ruang independen yang menjaga akal sehat publik. Karena itu, setiap upaya negara yang terlalu jauh memasuki ruang akademik selalu membawa konsekuensi politik.
MBG dalam Kacamata Foucault
Filsuf Prancis Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak lagi bekerja melalui represi kasar semata, melainkan lewat mekanisme disiplin, normalisasi, dan kontrol simbolik. Kekuasaan hadir secara halus melalui distribusi bantuan, fasilitas, program sosial, hingga penciptaan rasa “berutang budi” kepada negara.
Di titik inilah MBG dapat dibaca bukan sekadar program pemenuhan gizi, melainkan juga instrumen kuasa yang bekerja di ruang pendidikan tinggi.
Foucault menyebut konsep governmentality, yakni teknik mengelola masyarakat agar tunduk tanpa merasa ditundukkan. Negara tidak perlu membungkam kritik secara langsung; cukup membuat kampus sibuk dengan proyek, anggaran, program teknokratis, dan relasi patronase kekuasaan.
Efek Kampus yang Terlalu Intim dengan Kekuasaan
Ketika kampus terlalu dekat dengan proyek negara, jarak kritis perlahan menghilang. Fenomena ini relevan dibaca melalui metafora bread and circuses — politik “roti dan hiburan”. Rakyat diberi fasilitas agar lupa pada substansi demokrasi, sementara kampus diberi program agar energi kritiknya melemah.
Politik seperti ini bukan hal baru. Dalam banyak rezim, bantuan sosial kerap digunakan untuk membangun loyalitas politik sekaligus memperkuat citra populis penguasa.
Yang lebih problematik, MBG berpotensi menjadi alat “cuci tangan politik”. Negara tampil seolah sangat peduli terhadap generasi muda, sementara persoalan mendasar pendidikan tinggi belum terselesaikan: UKT mahal, ketimpangan akses pendidikan, minimnya dana riset, kesejahteraan dosen honorer, hingga krisis kebebasan akademik.
Kampus diberi makan, tetapi daya kritisnya perlahan dilumpuhkan.
Menjaga Otonomi Intelektual Kampus
Tentu tidak ada yang salah dengan program makan gratis. Yang menjadi persoalan adalah ketika bantuan sosial dijadikan instrumen pencitraan politik dan penetrasi kekuasaan ke ruang intelektual.
Kampus bukan pasar politik, dan mahasiswa bukan objek mobilisasi citra kekuasaan.
Perguruan tinggi harus menjaga independensi moralnya. Jangan sampai kampus berubah dari ruang produksi gagasan menjadi sekadar operator proyek negara. Ketika intelektual terlalu dekat dengan kekuasaan, kritik berubah menjadi tepuk tangan. Dan saat kampus kehilangan daya kritisnya, demokrasi sedang berjalan menuju kesenyapan.
Karena itu, insan akademik perlu tetap waspada. Program sosial boleh diterima, tetapi otonomi berpikir tidak boleh digadaikan. Kampus harus tetap menjadi ruang rasionalitas publik, bukan kepanjangan tangan propaganda kekuasaan.
Sebab sejarah menunjukkan: bangsa yang kampusnya dibungkam perlahan akan kehilangan masa depan intelektualnya.
Editor : Novita
