SUMENEP – Proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep menjadi sorotan publik setelah menguatnya informasi mengenai keterlibatan jejaring kekuatan politik nasional dalam bursa calon pejabat tertinggi aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut. Sejumlah pengamat menilai, dinamika pemilihan Sekda kali ini tidak lagi sebatas prosedur administratif, melainkan telah berkembang menjadi ajang tarik-menarik kepentingan strategis.
Berdasarkan informasi yang berkembang di lingkungan pemerintahan dan politik lokal, bursa calon Sekda Sumenep disebut mengerucut pada dua figur kuat. Masing-masing kandidat dikabarkan memiliki dukungan dari tokoh berpengaruh di tingkat pusat, yang dinilai dapat memengaruhi arah akhir proses seleksi.
Salah satu kandidat disebut memiliki kedekatan dengan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dukungan dari jalur legislatif pusat tersebut dinilai strategis, mengingat peran Banggar dalam menentukan kebijakan anggaran nasional yang berdampak langsung pada alokasi keuangan daerah. Figur ini dipersepsikan memiliki kemampuan membangun sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Sementara itu, kandidat lainnya disebut-sebut mendapat dukungan dari jejaring yang berada di lingkaran Ketua Mahkamah Agung (MA). Dukungan tersebut dinilai menghadirkan dimensi berbeda dalam kontestasi, terutama terkait penguatan aspek hukum, tata kelola birokrasi, dan stabilitas administrasi pemerintahan daerah.
Meski tahapan seleksi Sekda secara resmi tetap mengacu pada mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari seleksi administrasi hingga asesmen kompetensi, sejumlah pengamat politik lokal menilai bahwa faktor nonformal berpotensi memengaruhi keputusan akhir.
“Secara prosedural semua berjalan sesuai aturan, tetapi dalam praktiknya, kekuatan jejaring dan pengaruh politik sering kali menjadi variabel yang sulit diabaikan,” ujar Halim, seorang pengamat politik lokal di Sumenep, Selasa (7/2/2026).
Kondisi ini dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi Bupati Sumenep dalam menentukan pilihan. Keputusan yang diambil bukan hanya menyangkut kapasitas individu calon Sekda, tetapi juga arah konsolidasi pemerintahan daerah ke depan, baik dalam hal pengelolaan anggaran maupun penguatan sistem hukum dan birokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Sumenep belum memberikan pernyataan resmi terkait nama-nama kandidat yang masuk dalam bursa akhir seleksi Sekda. Proses seleksi masih terus berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. (Hm/red)
