Sumenep – Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumenep, KH Qumri Rahman, menyoroti kondisi petani tembakau yang dinilai belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah, meski sektor tersebut memberi kontribusi besar terhadap pendapatan negara.
Menurutnya, wilayah Madura, khususnya Sumenep, merupakan salah satu sentra utama produksi tembakau di Jawa Timur, bersama daerah lain seperti Situbondo, Probolinggo, Bondowoso, hingga Bojonegoro. Komoditas ini menjadi tulang punggung ekonomi sekaligus sumber penghidupan bagi ribuan petani, mayoritas dari kalangan warga Nahdlatul Ulama.
“Kita harus melihat bahwa petani tembakau di Madura ini bukan sekadar pelaku ekonomi, tetapi bagian dari warga Nahdliyin yang turut menggerakkan roda perekonomian nasional,” ujar Qumri, Rabu (1/4/2026).
Pernyataan tersebut mengemuka dalam forum Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur di Malang. Dalam forum itu disampaikan bahwa penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau pada 2024 mencapai Rp216,9 triliun—melampaui sejumlah sektor strategis lainnya.
Ia merinci, tiga sektor utama penyumbang pendapatan negara meliputi cukai tembakau sebesar Rp216,9 triliun, sektor sumber daya alam migas dan nonmigas sebesar Rp207 triliun, serta dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp85,8 triliun.
“Ini menunjukkan betapa besarnya kontribusi sektor tembakau terhadap negara. Namun ironisnya, kesejahteraan petani tembakau belum sepenuhnya terjamin,” tegasnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Tholaburridho Batuan tersebut menambahkan, Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar dalam sektor cukai tembakau nasional. Hal ini didukung kuatnya industri rokok serta tingginya produksi tembakau dari wilayah Madura.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) telah disalurkan ke daerah guna mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk petani. Namun, Qumri menilai implementasi di lapangan masih perlu diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
Ia juga menyinggung bahwa mayoritas konsumen rokok di Indonesia berasal dari kalangan warga NU. Karena itu, menurutnya, keberpihakan terhadap petani tembakau juga merupakan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan warga Nahdliyin.
“Merokok telah menjadi bagian dari kultur di kalangan warga NU. Maka sudah selayaknya kita memastikan perputaran ekonomi dari sektor ini berpihak pada petani,” ujarnya.
Qumri berharap pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, mulai dari menjaga stabilitas harga, perlindungan hasil panen, hingga membuka akses distribusi yang adil.
“Mari kita kawal bersama, mulai dari stabilitas harga pupuk, hasil panen hingga keadilan bagi petani tembakau,” pungkasnya.
Penulis : Mahmudi
Editor : Novita
