Surabaya — Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur menegaskan kembali prioritas gerakan pada penguatan pengkaderan dan pengawalan isu lingkungan dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) yang berlangsung 10–11 Desember 2025 di Haris Hotel Gubeng, Surabaya. Forum ini turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, serta menjadi momentum konsolidasi program kerja organisasi untuk periode 2023–2027.
Dalam pembukaan, Ketua PWPM Jawa Timur, M. Zaki Nafiuzzaki, menekankan bahwa pengkaderan perlu ditempatkan sebagai fondasi utama gerakan pemuda. Ia menyebut dinamika sosial yang cepat berubah menuntut kesiapan kader dalam dua aspek sekaligus: ketangguhan karakter dan kemampuan beradaptasi.
“Konsolidasi pengkaderan bukan sekadar rutinitas organisasi, tetapi upaya membangun generasi pemimpin yang tangguh dan mampu bertumbuh. Pemuda Muhammadiyah harus memiliki kesiapan moral, intelektual, dan kompetensi yang relevan dengan tantangan zaman,” ujarnya.
Zaki juga menyoroti pentingnya penguasaan ruang digital sebagai bagian dari strategi gerakan. Dunia digital, menurutnya, telah menjadi arena baru bagi komunikasi publik dan advokasi sosial. “Penguasaan ruang digital tidak lagi bersifat tambahan. Ini sudah menjadi kewajiban,” katanya.
Arah penguatan kapasitas kader tersebut turut ditegaskan Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Najih Prasetyo, yang hadir memberikan arahan. Ia menilai kader Muhammadiyah harus mampu bersaing dan berkontribusi di ruang publik melalui kecakapan-kecakapan baru yang relevan dengan perkembangan zaman.
“Kader Muhammadiyah harus tangguh dan bertumbuh. Dan pertumbuhan itu membutuhkan penguasaan keterampilan baru, khususnya yang berkaitan dengan dunia digital,” ujarnya.
Selain fokus pada pengkaderan, Rapimwil juga menempatkan isu lingkungan sebagai agenda strategis. Zaki menilai tantangan ekologis di Jawa Timur membutuhkan perhatian serius, mulai dari pengelolaan sampah hingga mitigasi dampak perubahan iklim. “Pemuda harus mengambil peran dalam mengawal isu lingkungan. Edukasi, advokasi, dan aksi komunitas adalah ruang yang harus terus diperkuat,” katanya.
Pembahasan agenda-agenda tersebut dirumuskan melalui tiga komisi yang menggarap bidang kaderisasi, lingkungan, dan program sosial-keumatan. Hasil Rapimwil rencananya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur serta Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur sebagai bahan rekomendasi dan panduan kerja PWPM dalam memperluas kontribusi pemuda bagi pembangunan masyarakat.
(*)
