SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus menunjukkan komitmen kuat dalam menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program strategis lintas sektor. Upaya tersebut mulai membuahkan hasil positif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep Tahun 2025, persentase penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 17,02% atau sekitar 188,48 ribu jiwa, turun dari 17,78% atau sekitar 196,42 ribu jiwa pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan Pemkab Sumenep semakin efektif dan tepat sasaran.
Pemkab Sumenep mengacu pada tiga strategi nasional pengentasan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Ketiga strategi tersebut diterjemahkan dalam berbagai program kolaboratif yang melibatkan perangkat daerah, pemerintah desa, serta masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu program yang terbukti efektif adalah alokasi 20% Dana Desa (DD) untuk ketahanan pangan. Melalui BUMDes, desa-desa didorong mengembangkan usaha produktif di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga tidak hanya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi warga.
Untuk memperkuat arah kebijakan, Bappeda Sumenep juga telah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 sebagai pedoman seluruh perangkat daerah. Dokumen ini mengadopsi pendekatan multidimensi, mengingat kemiskinan tidak hanya terkait pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan layanan dasar lainnya.
Di sisi lain, Pemkab Sumenep terus mengembangkan sistem data terpadu melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan setiap intervensi lebih tepat sasaran dan mudah dipantau.
Tiga Strategi Nasional yang Diperkuat Pemkab Sumenep
1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat
Fokus strategi ini adalah meringankan kebutuhan dasar rumah tangga berpenghasilan rendah. Program-program yang dijalankan meliputi:
- Bantuan sosial (Program Sembako/BPNT, PKH, beasiswa mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, serta bantuan lansia).
- Jaminan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC) dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Program gizi seperti PMT balita stunting, pemberian susu dan biskuit, serta Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH).
- Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
- Program sanitasi berbasis masyarakat dan penyediaan air bersih.
- Subsidi transportasi bagi masyarakat kepulauan.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi tekanan biaya hidup yang selama ini membebani masyarakat miskin.
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Strategi ini bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi melalui:
- Pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan.
- Pelatihan keterampilan kerja, pelatihan wirausaha, serta penyelenggaraan job fair.
- Program padat karya berbasis infrastruktur yang menyerap tenaga kerja lokal.
- Fasilitasi akses permodalan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha produktif.
Dengan meningkatnya kapasitas usaha dan produksi, masyarakat diharapkan memiliki pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
3. Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
Strategi ini difokuskan pada percepatan pembangunan di daerah tertinggal, termasuk:
- Optimalisasi Dana Desa untuk pengembangan BUMDes dan BUMDesMa.
- Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, dan konektivitas lainnya.
- Peningkatan akses air bersih dan sanitasi.
- Penguatan layanan dasar kesehatan dan pendidikan melalui perbaikan sarana prasarana puskesmas dan sekolah.
Dengan serangkaian kebijakan komprehensif dan sinergi kuat antar perangkat daerah, program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumenep menunjukkan tren yang semakin positif. Pemkab Sumenep menegaskan bahwa komitmen ini akan terus diperkuat melalui inovasi program, peningkatan kualitas data, serta kolaborasi berkelanjutan dengan desa dan masyarakat.
Pemkab optimistis langkah-langkah strategis tersebut mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
