Onshore, Masa Depan Migas Kangean: Asmuni Dorong Pemerintah Perjuangkan Bagi Hasil untuk Daerah

- Admin

Kamis, 16 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP – Harapan baru bagi masyarakat Kepulauan Kangean mulai muncul terkait pengelolaan potensi minyak dan gas bumi (migas) di wilayah tersebut. Asmuni, aktivis sekaligus pemerhati kebijakan energi daerah, menegaskan bahwa masa depan migas Kangean tidak hanya bergantung pada eksplorasi lepas pantai (offshore), tetapi juga pada potensi besar di wilayah daratan (onshore).

Menurut Asmuni, pengembangan migas di wilayah darat Kangean dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah. Pasalnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, daerah penghasil memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang lebih signifikan dari hasil pengeboran onshore dibandingkan dengan eksplorasi di laut lepas.

“Kalau pengeboran dilakukan di darat atau di laut yang masih dalam radius 0 sampai 7 mil, maka daerah penghasil seperti Sumenep, khususnya Kangean, berhak mendapatkan dana bagi hasil langsung. Tapi kalau pengeboran di atas 7 mil laut, dana bagi hasilnya masuk ke pusat,” jelas Asmuni, Kamis (16/10/2025).

Ia menilai, pemerintah daerah bersama perusahaan migas perlu memperjuangkan agar pengembangan di masa depan lebih menitikberatkan pada wilayah onshore. Langkah ini penting untuk memastikan manfaat ekonomi dari potensi sumber daya alam benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal.

“Kangean punya cadangan migas besar, tinggal bagaimana pemerintah daerah bisa ikut dalam perencanaan agar kegiatan eksplorasi ke depan juga menyentuh wilayah daratan. Dengan begitu, efek ganda terhadap ekonomi masyarakat bisa lebih besar,” tambahnya.

Selain itu, Asmuni juga mendorong adanya transparansi dan sinergi antara pemerintah, perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dan masyarakat setempat dalam setiap tahap pengelolaan migas. Hal ini diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga stabilitas sosial di wilayah operasi migas.

“Masyarakat Kangean tidak menolak pembangunan, tapi mereka ingin dilibatkan dan ingin hasilnya bisa kembali ke daerah. Itu yang harus jadi perhatian utama,” tutupnya.

Pengembangan migas di Kangean saat ini masih dalam tahap kajian dan survei lanjutan. Namun, dengan semakin terbukanya peluang bagi kegiatan onshore, optimisme masyarakat terhadap manfaat langsung dari sektor migas di masa depan kian menguat. (Sy/red)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

KKN Universitas Wiraraja Dimulai di Lembung Timur, Mahasiswa Siapkan Program Berdampak bagi Warga
Wabup Sumenep: Semangat Kemerdekaan Harus Tercermin dalam Pelayanan Publik
57,9 Persen Anggaran Jalan Sumenep 2026 Mengalir ke Kepulauan, Ini Alasannya
KMP Mutiara Santosa 2 Dilalap Api di Perairan Sapudi, Basarnas Evakuasi Sekitar 250 Penumpang
Bea Cukai dan Polri Gagalkan Ekspor Ilegal 3,4 Ton Merkuri Senilai Rp17,5 Miliar ke Afrika
Krisis Air Bersih Menghantui Desa Sendir, Warga Desak Pemerintah Bertindak
Bupati Fauzi Serahkan Bantuan RTLH, Dorong Warga Tingkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan
Pelayanan Kian Berkualitas, Indikator Mutu RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Nyaris Sempurna

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 08:41 WIB

KKN Universitas Wiraraja Dimulai di Lembung Timur, Mahasiswa Siapkan Program Berdampak bagi Warga

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:56 WIB

Wabup Sumenep: Semangat Kemerdekaan Harus Tercermin dalam Pelayanan Publik

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:51 WIB

57,9 Persen Anggaran Jalan Sumenep 2026 Mengalir ke Kepulauan, Ini Alasannya

Minggu, 2 Agustus 2026 - 08:47 WIB

KMP Mutiara Santosa 2 Dilalap Api di Perairan Sapudi, Basarnas Evakuasi Sekitar 250 Penumpang

Kamis, 30 Juli 2026 - 10:05 WIB

Bea Cukai dan Polri Gagalkan Ekspor Ilegal 3,4 Ton Merkuri Senilai Rp17,5 Miliar ke Afrika

Berita Terbaru