BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten Bangkalan mematangkan arah pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Pendopo Pratanu, Selasa (31/3/2026).
Forum ini menjadi momentum strategis dalam menentukan prioritas kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, dengan fokus utama pada percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan iklim investasi.
Kepala Bapperida Bangkalan, Wibagio Suharta, menyebut Musrenbang merupakan tahapan krusial dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Selain menyerap aspirasi masyarakat, forum ini juga menjadi ruang penyempurnaan rancangan RKPD 2027.
“Berbagai usulan telah dihimpun mulai dari tingkat desa hingga perangkat daerah, kemudian disinkronkan dengan program provinsi dan pemerintah pusat agar pembangunan berjalan lebih terarah dan efisien,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan telah dimulai sejak awal 2026. Tantangan berikutnya adalah memastikan program yang dirancang benar-benar terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia mengungkapkan, kondisi kemantapan jalan di Bangkalan saat ini masih berada di kisaran 50–60 persen. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas infrastruktur jalan hingga mencapai 80 persen dalam tiga tahun ke depan.
“Fokus utama kita pada 2027 adalah pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan dasar. Ini kewajiban yang harus dituntaskan,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Bangkalan juga mendorong perbaikan iklim investasi guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Letak geografis Bangkalan yang strategis sebagai penopang Surabaya dinilai menjadi peluang besar untuk menarik investor.
“Kita harus terbuka terhadap investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambah Lukman.
Kebijakan yang menitikberatkan pada infrastruktur dan investasi ini diyakini akan memberikan dampak luas, mulai dari peningkatan konektivitas wilayah hingga terbukanya lapangan kerja baru.
Namun demikian, keterbatasan anggaran serta ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, optimalisasi potensi daerah dinilai sebagai langkah strategis yang perlu dipercepat.
Melalui Musrenbang RKPD 2027, pemerintah berharap perencanaan pembangunan semakin terarah, realistis, dan implementatif.
“Kolaborasi dan fokus menjadi kunci agar target pembangunan dapat tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Bupati.
Penulis : Suyit
Editor : Novita
