SUMENEP – Sabtu, 24 Januari 2026
Bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep kian memanas dan sarat tensi. Di balik proses seleksi terbuka yang secara formal dikawal ketat oleh regulasi dan pengawasan negara, satu nama mulai mencuri perhatian dan memantik diskusi serius di ruang birokrasi maupun politik lokal, yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep.
Figur ini dinilai bukan hanya memenuhi syarat administratif, melainkan memiliki modal non-formal yang tak bisa diabaikan. Salah satunya adalah kekuatan jejaring hingga ke level pusat.
“Kepala DKPP punya jaringan yang kuat hingga ke pusat,” ujar seorang pengamat kebijakan publik, Adi Febriansyah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sumber yang sama menyebut bahwa adik kandung Kepala DKPP merupakan anggota DPRD Jawa Timur, sosok yang dikenal memiliki pengaruh cukup signifikan di tingkat provinsi.
“Fakta ini sontak menempatkan Kepala DKPP sebagai figur yang diperhitungkan serius dalam kontestasi menuju kursi Sekda,” sebutnya.
Isu jejaring tersebut menjadikan namanya mencuat sebagai kuda hitam berdaya kejut, di tengah persaingan empat birokrat senior yang kini sama-sama berada di lintasan seleksi.
Selain Kepala DKPP Chairul Rasyid, kandidat lain yang mengemuka adalah Abd. Rahman Riadi (Kepala Dinas Sosial), Moh. Ramli (Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian), serta Moh. Iksan (Kepala Dinas Pendidikan).
Pengamat Kebijakan Publik, F. Hasan, menilai keempat figur tersebut memiliki kapasitas mumpuni untuk menduduki jabatan Sekda yang sarat beban dan kepentingan strategis.
“Sekda itu bukan soal popularitas atau pencitraan. Ia adalah pusat kendali birokrasi. Dibutuhkan kapasitas manajerial, kematangan struktural, dan kemampuan mengorkestrasi organisasi pemerintahan yang kompleks. Empat nama ini punya modal itu,” Adi Febriansyah.
Secara khusus, Adi menyebut Chairul Rasyid sebagai birokrat teknokrat dengan lintasan karier yang komplet. Sebelum menjabat Kepala DKPP Sumenep, ia pernah memimpin Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Diskop UKM dan Perindag), bahkan lebih awal menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Setdakab Sumenep.
“Pengalaman dari jantung sekretariat daerah hingga OPD teknis membentuk Chairul sebagai birokrat yang paham ritme pemerintahan dari hulu ke hilir,” jelasnya.
Sementara itu, Moh. Ramli dikenal sebagai figur progresif yang memiliki pengalaman kuat dari level desa hingga kabupaten. Kesuksesannya saat memimpin DPMD Sumenep disebut menjadi bekal penting untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar membumi.
Nama Abd. Rahman Riadi juga tak kalah kuat. Rekam jejaknya di DPMPTSP dinilai berhasil mendorong percepatan perizinan dan iklim investasi daerah sebelum kini dipercaya memimpin Dinas Sosial.
Adapun Moh. Iksan, Kepala Dinas Pendidikan, disebut sebagai birokrat dengan kecakapan manajerial sumber daya manusia yang teruji, terutama berkat pengalamannya memimpin Disbudporapar, OPD dengan spektrum kerja luas dan kompleks.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa seleksi Sekda dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan profesional, serta berada di bawah pengawasan langsung Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
Kepala BKPSDM Sumenep, Ir. Benny Irawan, menegaskan bahwa proses ini bukan ruang kompromi kepentingan.
“Seleksi ini bukan ajang tarik-menarik pengaruh, melainkan mekanisme konstitusional untuk memilih birokrat terbaik bagi daerah,” ujarnya.
Namun demikian, bagi publik, menguatnya nama Kepala DKPP dengan segala jejaring yang dimilikinya menjadi ujian nyata bagi komitmen meritokrasi di tubuh birokrasi Sumenep.
Empat kuda hitam kini berlari di lintasan yang sama. Tapi nama yang paling berpotensi besar melenggang mulus sebagai Sekda Sumenep mulai mengerucut.
Akankah kursi Sekda ditentukan murni oleh kapasitas dan rekam jejak, atau justru oleh kekuatan jejaring yang bekerja senyap di balik layar?
Waktu dan proses resmi akan menjawabnya. Yang pasti, siapa pun yang terpilih, ia akan menentukan wajah birokrasi Sumenep untuk tahun-tahun ke depan.
Andre
