Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Salah satu langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik, yakni mengembangkan layanan Call Center (CC) 112, sebagai saluran aduan terpadu masyarakat tidak hanya pada persoalan kedaruratan saja.
“Kami ingin CC 112 bisa mencakup banyak pelayanan kepada masyarakat tidak menangani kedaruratan, transportasi laut dan kesehatan saja, tetapi saat ini menyentuh masalah sosial masyarakat,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo saat Rapat Koordinasi Silapor 112, di Ruang PASA Rumah Dinas Bupati, Senin (26/05/2025).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600px
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Silapor 112 untuk pengembangan layanan permasalahan sosial masyarakat, seperti pengaduan anak tidak mampu melanjutkan sekolah atau kuliah guna mendapatkan bantuan, warga ingin menikah tidak mampu membayar biaya surat nikah, dan warga yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
“Setelah ada laporan itu, perangkat daerah terkait langsung menindaklanjuti ke lapangan untuk memastikan bahwa mereka tidak mampu, sehingga sesuai prosedur layak mendapatkan bantuan pemerintah daerah,” terangnya.
Bupati menyatakan, Silapor 112 bisa menjadi solusi cepat dan efektif, supaya tidak lagi terhambat atau ketidaktahuan harus melaporkan persoalan, manakala membutuhkan bantuan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Yang jelas, Silapor sebagai pusat layanan terpadu aktif selama 24 jam dan bebas pulsa, untuk seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik kedaruratan maupun masalah sosial.
“Pemerintah daerah melakukan penguatan layanan publik melalui teknologi informasi adalah bentuk nyata, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif untuk masyarakat,” jelasnya.
Sementara, Silapor 112 sebagai garda terdepan melayani masyarakat yang terintegrasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, serta lembaga terkait lainnya.
“Kami mengharapkan pengembangan layanan ini, bisa menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih inklusif, cepat, dan tepat sasaran,” pungkas Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo
