SUMENEP – Sosok pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali menjadi sorotan.
Ia disebut-sebut memiliki kedekatan khusus dengan sejumlah petinggi pemerintahan, sehingga diduga kerap menggunakan jejaring kekuasaannya meski tindakannya dinilai melanggar aturan hukum.
Kedekatan itu, menurut sejumlah sumber, membuat sosok oknum Kepala puskesmas Pamolokan Dr Novi Sri Wahyuni tersebut seolah kebal dari tindakan tegas aparat penegak hukum (APH).
Padahal, berbagai kasus yang menyeret namanya sempat mencuat ke publik dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat maupun pegiat kebijakan transparansi publik di kota keris.
Salah satu kasus yang pertama kali menyeruak adalah dugaan penyimpangan dalam kegiatan Sumenep Batik Festival 2025, yang merupakan bagian dari rangkaian Madura Culture Festival (MCF) 2025.
Program budaya itu semula dimaksudkan sebagai ajang promosi potensi dan karya Tulis lokal, namun belakangan dikaitkan dengan persoalan anggaran yang tak transparan.
Belum selesai persoalan tersebut, muncul pula dugaan pungutan liar (pungli) dalam kegiatan Festival Kerapan Sapi 2025. Kasus ini disebut melibatkan pihak yang sama dan memperlihatkan adanya pola berulang dalam pengelolaan dana publik maupun sponsor kegiatan daerah.
Tak berhenti di situ, perhatian publik juga tertuju pada Puskesmas Pamolokan. Di sana, terungkap dugaan ketidaktransparanan pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) Non ASN, jasa keamanan, serta perjalanan dinas (Perdin) dalam kota.
Sejumlah pihak menilai, pengelolaan keuangan di puskesmas tersebut sarat tanda tanya dan membutuhkan audit menyeluruh oleh Komisi IV DPRD kabupaten setempat.
Pantauan media ini menunjukkan, belanja obat-obatan di Puskesmas Pamolokan mencapai ratusan juta rupiah, sementara pengeluaran untuk konsumsi (makan-minum) tercatat sekitar Rp45 juta. Angka-angka tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas dan transparansi pengelolaan anggaran fasilitas kesehatan tersebut.
Isu-isu itu semakin menegaskan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, terlebih ketika nama seorang pejabat disebut memiliki “Kekebalan” karena kedekatan dengan elite di Pemkab Sumenep.
Publik menilai, jika hal seperti ini terus dibiarkan, maka prinsip keadilan dan integritas birokrasi akan rusak.
Lebih jauh, masyarakat juga mendesak agar seluruh rincian dana kegiatan Sumenep Batik Festival 2025 bertajuk “Arutala” segera dipublikasikan secara terbuka kepada publik. Transparansi dianggap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan event-event kabupaten ini.
Berdasarkan hasil penelusuran, berikut rincian sementara dana kegiatan Festival Batik Sumenep 2025:
Anggaran dari APBD Sumenep : Rp35 juta
Dana sponsor dari perusahaan rokok : Rp30 juta
Pendaftaran 65 peserta: Rp22,75 juta
Sponsor lain (red. belum transparan) : belum dipublikasikan oleh EO atau penanggung jawab kegiatan
Rincian tersebut menimbulkan pertanyaan besar karena dana sponsor tambahan yang disebut cukup signifikan hingga kini tidak diketahui keberadaannya.
Baik pihak Event Organizer (EO) maupun penanggung jawab kegiatan disebut belum memberikan klarifikasi terbuka terkait total realisasi dana yang dikelola, pihak Media juga meminta keterangan ke Kadisbudporapar, pihaknya juga engggan merespon konfirmasi Pewarta.
Selain dari itu, Publik-pun menilai, kasus ini tidak bisa dianggap sepele. Pasalnya, Sumenep tengah gencar menggelar berbagai event budaya dan promosi pariwisata hingga akhir tahun 2025.
Jika masalah transparansi dibiarkan, hal ini dikhawatirkan akan menurunkan citra daerah sebagai destinasi budaya yang sedang tumbuh serta pengembangan destinasi Wisata.
Lebih dari itu, kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Sumenep bisa tergerus bila tidak ada langkah tegas dalam menangani dugaan penyimpangan anggaran. Kejelasan dan keterbukaan menjadi kunci agar event-event berikutnya tidak dicurigai sebagai sarana kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Pihak-pihak terkait pun didesak agar berani membuka data dan laporan keuangan secara publik. Tujuannya bukan semata mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Jika oknum penanggung jawab kegiatan benar-benar bersih, maka membuka laporan ke publik justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, menutup-nutupi informasi hanya akan menimbulkan persepsi negatif dan memperburuk citra event daerah.
Masyarakat juga berharap aparat penegak hukum dapat bertindak objektif dan profesional tanpa memandang latar belakang atau kedekatan seseorang dengan pejabat tinggi daerah.
Penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi jalan satu-satunya untuk menghentikan praktik penyimpangan dan memastikan integritas pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.
Para pengamat kebijakan publik menilai, Pemkab Sumenep seharusnya memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan pengawasan internal, terutama pada kegiatan berbasis dana hibah, sponsor, dan APBD.
Ketegasan pemerintah menjadi sinyal penting bahwa Sumenep tidak menoleransi praktik penyalahgunaan kewenangan.
Event budaya Sumenep Batik Festival sejatinya adalah sarana memperkuat identitas dan ekonomi kreatif masyarakat. Namun, jika pelaksanaannya dikotori oleh dugaan penyimpangan dan intervensi kekuasaan, maka nilai luhur budaya itu sendiri akan ternoda.
Publik kini menunggu keberanian pihak penanggung jawab membuka data, bukan berlindung di balik kekuasaan.
Transparansi menjadi langkah penyelamatan bagi rangkaian event Sumenep ke depan, agar tak terjebak dalam pusaran persoalan serupa yang berulang dari tahun ke tahun. (Jk /red)
