Sorotan.co.id – Tahun 2024, wajah Kementerian Agama tampak berseri-seri. Hasil survei Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) diumumkan: 88,20 poin, naik dari capaian 2023 yang hanya 85,83. Dengan label sangat memuaskan, data ini seolah menegaskan bahwa pelayanan haji Indonesia kian profesional, kian membanggakan.
Media pun ikut larut. Judul-judul berita terdengar menenteramkan: “Kepuasan Haji Tertinggi Sepanjang Sejarah”, “Jemaah Bahagia, Layanan Membanggakan”. Gambaran yang muncul: bus shalawat lancar, katering lumayan, petugas ramah, dan jemaah pulang dengan syukur.
Namun, senyum birokrasi itu mendadak pudar ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyodorkan fakta lain. Dari penyelidikan, mencuat dugaan korupsi kuota haji. Skandal ini bukan urusan kecil, melainkan menyentuh jantung keadilan distribusi haji.
Skandal Kuota
Kuota tambahan 20 ribu semestinya dibagi sesuai aturan: 92% reguler, 8% khusus. Namun praktik di lapangan justru dipotong rata: 50% reguler, 50% khusus. Akibatnya, sekitar 8.400 jemaah reguler yang sudah antre puluhan tahun gagal berangkat. Tragisnya, sebagian besar kuota khusus itu diduga dijual lewat jalur travel dengan harga fantastis. Potensi kerugian negara? Diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.
Bagi rakyat kecil yang menabung seumur hidup demi bisa berhaji, kabar ini sungguh menyakitkan. Ibadah yang semestinya jadi puncak spiritual malah terganjal praktik curang yang sangat duniawi.
Ironi semakin jelas saat angka kepuasan jemaah tetap tinggi. Padahal, keluhan lapangan bukan rahasia: tenda di Mina sesak, antrean toilet berjam-jam, katering seadanya, fasilitas kesehatan terbatas. Tapi, mengapa survei selalu indah?
Jawabannya sederhana: banyak jemaah merasa sungkan. Bagaimana mungkin menilai buruk ibadah yang mereka anggap puncak hidup? Akibatnya, survei lebih mencerminkan rasa sungkan ketimbang pengalaman riil.
Amanah yang Diperjualbelikan
Haji bukan tiket konser. Ia adalah amanah yang lahir dari kesabaran, pengorbanan, dan penantian panjang. Tapi jika dugaan KPK benar, kuota haji telah diperlakukan layaknya barang dagangan: siapa punya uang dan akses, dialah yang berangkat duluan. Bedanya, konser bisa ditunda. Haji? Tidak semua diberi umur panjang untuk menunggu.
Dalam kondisi ini, Kemenag tak cukup hanya berbangga dengan angka survei. Ada empat langkah penting yang harus segera ditempuh:
1. Transparansi kuota – buka data distribusi kuota secara real-time.
2. Audit independen – libatkan KPK, BPK, dan publik agar evaluasi objektif.
3. Sanksi tegas – hukum pelaku manipulasi, jangan sekadar dipindahkan.
4. Survei faktual – tanyakan pengalaman nyata: antrean toilet, keadilan kuota, rasa amanah pelayanan.
Penutup
Angka 88,20 poin memang indah di atas kertas. Tetapi, ia berubah jadi ironi pahit ketika ribuan jemaah harus gigit jari. Kepuasan sejati bukan soal AC dingin atau menu katering, melainkan soal rasa adil—bahwa setiap orang yang menabung dan menunggu puluhan tahun tidak digusur oleh permainan kuota.
Survei boleh berkata “sangat memuaskan”. Tetapi selama ribuan jemaah terzalimi, kata “puas” itu hanyalah selimut tipis yang menutupi luka mendalam.
Oleh: Gus Sholikh Al Huda
Pemerhati Sosial Keagamaan
Editor : Redaksi
