Sumenep Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, untuk memilih ketua baru yang tak kunjung digelar meski masa jabatan kepengurusan telah resmi berakhir terus memantik protes, Sabtu (5/7/2025).
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sumenep, Roni Ardiyanto, juga angkat bicara menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sumenep yang dinilai bertentangan dengan hasil Rapimpurda sebelumnya.
Roni menilai keputusan dan mekanisme yang dijalankan dalam Musda tidak mencerminkan kesepakatan yang telah disepakati dalam forum Rapimpurda.
Roni menegaskan bahwa pelaksanaan Musda seharusnya menjadi manifestasi dari nilai demokrasi, transparansi, dan representasi pemuda secara kolektif.
“Kami melihat ada inkonsistensi antara hasil Rapimpurda dan pelaksanaan musda. Hal ini berpotensi menciderai proses demokrasi yang telah diperjuangkan bersama oleh elemen kepemudaan Sumenep,” tegas Roni.
“Dapat kita ketahui bahwa hasil Rapimpurda menghasilkan bahwa pelaksaan Musda KNPI akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2025 dengan alasan Pemilu,” tegas Ketua DPC GMNI Sumenep.
Roni juga mengajak seluruh organisasi kepemudaan untuk tidak tinggal diam terhadap praktik-praktik yang berpotensi merusak integritas forum pemuda. Ia menekankan pentingnya menjunjung etika organisasi dan semangat kebersamaan dalam menentukan arah perjuangan pemuda di daerah.
“DPC GMNI Sumenep akan mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan Musda tersebut, sekaligus mengawal proses regenerasi kepemudaan agar tetap berada dalam koridor konstitusional dan semangat reformasi,” pungas Roni.
Penulis : Andriansyah